Negara Rasis Tak Akan Maju

Negara Rasis Tak Akan Maju

Negara yang dikuasai elit rasis mungkin tampak maju, tapi rakyatnya tetap miskin. Papua merdeka harus adil, inklusif, dan menolak tirani baru.

Pendahuluan 

Ketika sebuah negara dikendalikan oleh elit berwatak rasis dan eksklusif, “kemajuan” yang mereka klaim hanyalah ilusi. 

Ibarat menghias rumah yang jebol dari dalam — tampak cantik dari luar, tetapi bisa roboh sewaktu-waktu ketika tekanan dari bawah semakin kuat. 

Rasisme struktural tidak hanya mencederai martabat rakyat yang didiskriminasi, tetapi juga menghancurkan fondasi negara itu sendiri.

The Third Reich: Ketika Rasisme Menjadi Fondasi Kehancuran Negara

Rasisme struktural mencapai bentuk paling ekstrem dalam Kekaisaran Ketiga (The Third Reich) Jerman Nazi. Negara ini dibangun di atas ideologi supremasi ras Arya yang dilembagakan melalui hukum, pendidikan, birokrasi, dan aparat kekerasan negara. Kebijakan rasis tersebut melahirkan pengucilan sistematis, genosida terhadap enam juta Yahudi, serta pembantaian terhadap etnis Roma, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lain.

Ironisnya, rezim yang mengklaim diri paling “unggul” itu hanya bertahan sekitar 12 tahun (1933–1945) sebelum runtuh dalam kehancuran moral, politik, dan militer. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang menjadikan rasisme sebagai fondasi kekuasaan bukan hanya menghancurkan kemanusiaan, tetapi juga mempercepat kehancuran dirinya sendiri.

Apartheid Afrika Selatan: Ketika Mayoritas Dimiskinkan

Apartheid di Afrika Selatan selama puluhan tahun memaksakan sistem pemisahan ras yang ketat: minoritas kulit putih memegang kekuasaan, sementara mayoritas kulit hitam dimarginalkan secara sistemik.

Pendidikan, kesehatan, pekerjaan — semua akses yang menentukan kualitas hidup hanya tersedia untuk golongan elit. Itu bukan hanya penghinaan terhadap kemanusiaan, tetapi juga pemborosan besar terhadap potensi produktif sebagian besar penduduk. 

Ekonomi negara memang tetap berjalan, tetapi hanya menguntungkan kelompok kecil yang berkuasa. Ketika apartheid akhirnya runtuh, baru terlihat betapa besar potensi ekonomi yang selama ini terpendam karena mayoritas populasi tidak diberdayakan secara penuh.

Rwanda: Ketika Diskriminasi Menjadi Genosida

Sejarah Rwanda 1994 menunjukkan bagaimana rasisme dan diskriminasi yang dipelihara oleh elit dapat menghancurkan negara secara total.

Ketegangan yang dipupuk antara Hutu dan Tutsi oleh elit politik memperburuk jurang sosial sampai meledak menjadi salah satu genosida paling berdarah abad ke-20. 

Negara yang semula tampak “stabil” bubar dalam kekerasan. Itu bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga kegagalan total sebuah pemerintahan dalam memelihara rakyatnya.

Indonesia: Pertumbuhan Tinggi, Tapi Rakyat Tertinggal

Kisah lain muncul dari Indonesia kontemporer. Secara ekonomi, pemerintah sering membanggakan angka pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun, angka yang biasanya disukai oleh elit birokrat dan investor asing. Namun,pertumbuhan itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Jika menggunakan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah, sekitar 60–68% penduduk Indonesia, atau ±194 juta orang, hidup dalam kemiskinan, dengan income kurang dari 8,30 dolar AS per hari.

Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase kemiskinan jauh lebih rendah karena metode berbeda, kenyataannya banyak rakyat Indonesia masih hidup jauh dari kesejahteraan, terlihat dari tingginya angka stunting dan malnutrisi. Hal ini menunjukkan jurang besar antara angka resmi dan kondisi nyata di lapangan. Pertumbuhan 5% per tahun kehilangan makna ketika dua dari tiga rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar setiap hari.

Rasisme Struktural dalam Birokrasi dan Politik

Masalah inti bukan sekadar angka kemiskinan, melainkan bagaimana kekuasaan dikuasai oleh elit yang sering berasal dari kelompok dominan tertentu secara etnis dan geografis. 

Di era Orde Baru, politik rasis terstruktur terlihat dari diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mulai dari larangan berbahasa dan merayakan budaya sendiri hingga kewajiban mengganti nama, serta kulminasinya dalam kerusuhan Mei 1998. 

Meski kontribusi komunitas Tionghoa besar, peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan pasca‑kemerdekaan sering diminimalkan atau bahkan dihapus dari catatan sejarah resmi, sementara yang sering ditampilkan justru taipan rakus dan pengusaha korup.

Setelah reformasi, bentuknya lebih terselubung melalui politik identitas, di mana elite kerap memanfaatkan sentimen agama dan etnis untuk memenangkan kekuasaan. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur non‑Muslim dan etnis Tionghoa menunjukkan hal ini: tuduhan penistaan agama yang memicu aksi massa besar sebenarnya sarat muatan identitas, menekankan bahwa figur yang bukan pribumi atau seagama dianggap “tidak layak” memimpin, meski kompetensinya tinggi. 

Fenomena serupa terlihat dalam berbagai Pilkada dan Pilpres di mana akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang politik tidak diberikan secara setara, sehingga politik identitas tetap menjadi alat untuk mempertahankan dominasi elit, sekaligus menegaskan bahwa kesamaan etnis atau agama sering lebih dihargai daripada kompetensi nyata dalam kepemimpinan.

Rasisme Struktural yang Menghancurkan Masyarakat Adat

Di Indonesia, wilayah Papua adalah contoh menohok dari bagaimana struktur negara yang rasis secara sistemik menghancurkan harapan rakyat adat. Sumber daya alam Papua tetap dikelola oleh elit pusat atau perusahaan besar, sementara masyarakat asli yang hidup dari tanah leluhur mereka hanya memperoleh sedikit manfaat.

Rasisme struktural di Papua membuat Otonomi Khusus (Otsus) gagal mewujudkan kesejahteraan. Alih-alih memberdayakan masyarakat adat, kebijakan ini justru mempertahankan dominasi elit pusat, sementara potensi lokal diabaikan dan akses terhadap sumber daya tetap timpang. 

Akibatnya, pembangunan terasa eksklusif dan harapan rakyat adat tetap terpinggirkan. Keterlibatan beberapa tokoh Papua di panggung nasional sering hanya bersifat dekoratif, tanpa mengubah struktur kekuasaan yang menyingkirkan kepentingan mereka.

Pelajaran untuk Papua Merdeka

Jika Papua benar-benar ingin merdeka dan membangun negara sendiri, maka pelajaran dari sejarah dan kenyataan Indonesia harus diambil secara serius. 

Papua tidak boleh mengulang kesalahan yang sama dengan menciptakan elit baru yang rasis dan eksklusif. Papua yang merdeka harus memastikan bahwa:

1. Setiap warga mendapatkan akses setara ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih tinggi dari yang lain berdasarkan suku, ras, atau golongan.

2. Kebijakan negara harus anti-diskriminasi secara tegas. Konstitusi dan hukum yang baru harus menghapus semua bentuk diskriminasi struktural yang menghambat pemberdayaan rakyat.

3. Sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk elit. Selama sumber daya tetap hanya menguntungkan segelintir orang, kemakmuran tidak akan pernah dirasakan rakyat secara luas.

Penutup 

Rasisme bukan sekadar masalah moral—ia adalah hambatan struktural yang menghentikan negara mencapai kemajuan sejati. Negara yang “maju” hanya untuk satu golongan, sementara mayoritas rakyat hidup dalam ketidakadilan, sejatinya adalah negara terbelakang secara kemanusiaan.

Papua merdeka harus menjadi teladan negara inklusif—tempat setiap warga dihargai, diberdayakan, dan memiliki akses yang setara terhadap martabat dan kehidupan yang layak.