ULMWP: Bangsa Papua Tidak Memiliki Masa Depan Dengan Indonesia
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA - ULMWP
"Bangsa Papua Tidak Memiliki Masa Depan Dengan Indonesia"
Periode Kepemimpinan baru ULMWP 2023-2028 yang ditetapkan pada 3 September 2023 di Vanuatu, berkomitmen untuk menyoroti situasi nyata yang terjadi di Papua Barat sebagai akibat dari pendudukan Indonesia. Berbagai laporan yang telah diterbitkan oleh kalangan NGO maupun CSO, menunjukan indikasi kuat bahwa masalah yang berlangsung di Papua Barat sedang mengarah pada proses "Genosida, Ekosida dan Etnosida," secara perlahan namun pasti.
Selama bulan Juli hingga September 2023, ULMWP mencatat telah terjadi kekerasan oleh aparat bersenjata Indonesia terhadap warga sipil Papua Barat di Kabupaten Dogiyai, Fakfak, Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang. Tindakan aparat keamanan ini telah menyebabkan 13 orang tewas, 7 orang mengalami luka-luka, 16 orang ditangkap, 1 orang dianiaya dan 674 warga sipil telah mengungsi.
Menase Tabuni selaku Presiden Eksekutif ULMWP menyatakan bahwa "Kami Orang Papua tidak memiliki Masa Depan bersama dengan Indonesia, banyak orang telah menjadi korban akibat konflik selama lebih dari enam dekade. Sumber Daya Alam kami telah dirampok oleh Indonesia. Tanah Adat kami dirampas dengan dalih pembangunan sehingga Orang Papua tidak memiliki ruang hidup. Arus migrasi dari luar Papua telah menyebabkan orang asli Papua termarginal dan menjadi minoritas di atas Tanah Leluhur kami. Saat ini kami sedang berjuang untuk memastikan eksistensi kami di masa depan."
Berdasarkan datang beberapa data yang telah dipublikasi menyajikan informasi tentang buruknya situasi yang dihadapi oleh orang Papua saat ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 2020 menunjukan bahwa OAP berjumlah 1,6 juta jiwa, dari total populasi penduduk Provinsi Papua berjumlah 4,30 juta jiwa dan Papua Barat yang berjumlah 1,13 juta jiwa, atau total sebesar 5,43 juta jiwa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa prosentase OAP adalah sebesar 29% dari total populasi penduduk Papua dan Papua Barat; atau 0,58% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 275,36 juta jiwa.
1
Orang Papua tersingkir dalam segala kehidupan ekonomi dan umumnya dikuasai oleh kaum pendatang dari luar tanah Papua. Salah satu faktor yang mempengaruhi dominasi ini selain nepotisme, kaum pendatang lebih dipermudah dalam memperoleh akses pinjaman modal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia, sampai dengan tahun 2015, terdapat 7.478 perusahaan industri dari berbagai sektor yang eksis di Provinsi Papua. Sementara diperkirakan terdapat lebih dari 2000 perusahaan yang beroperasi di provinsi Papua Barat. Perusahaan baik dalam skala makro maupun mikro, umumnya dimiliki oleh warga migran.
Sektor pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, menunjukan bahwa penguasaan lahan oleh perusahaan konsesi semakin mengancam ruang hidup OAP. Sebanyak 23.830.632 hektar telah dijadikan sebagai area konsesi untuk 445 perusahaan yang mencakup mineral, minyak, gas, hutan dan perkebunan yang beroperasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Data Palm Oil Watch pada 2017 menyebutkan bahwa perusahaan Kelapa Sawit di provinsi Papua dan Papua Barat menerima pendapatan lebih dari 200 juta US Dolar pertahun. Sedangkan data dari Specialist Geology pada 2017 menyebutkan bahwa, PT Freeport Indonesia memiliki rata- rata pendapatan sebesar 116 juta US Dolar perhari. Nilai ini tentunya sangat jauh dibandingkan penerimaan dana Otonomi Khusus Papua melalui skema bagi hasil. Nilai pendapatan tersebut di atas belum termasuk dengan sumber penerimaan keuangan dari sektor perikanan, hutan industri, hutan alam dan pajak.
Konflik bersenjata masih terus berlangsung di beberapa wilayah seperti Mimika, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Papua, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tambrauw dan Maybrat. Indonesia telah menempatkan 47.261 personil militer di Papua, di mana sekitar 24 ribu personil telah dimobilisasi ke titik konflik yang masih bergolak. Selama periode konflik, diperkirakan sebanyak 67 ribu warga telah mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka.
Mengacu pada situasi nyata yang sedang berlangsung di Papua Barat, ULMWP menyerukan kepada berbagai pihak baik di Papua Barat, Indonesia, Melanesia, dan komunitas Internasional sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia, sesuai janji Presiden Indonesia Joko Widodo, kepada Pelapor Khusus Dewan HAM PBB pada Februari 2018, untuk mengundang Dewan HAM PBB melakukan kunjungan West Papua sebelum memasuki tahun 2024.
2. Tuntutan ULMWP kepada Presiden Indonesia Joko Widodo ini juga sejalan tuntutan dari berbagai Negara dan pemimpin dunia. Secara kontinyu sejak 2015, 16 Negara anggota PIF, 79 Negara anggota ACP di Naerobi Kenya pada Desember 2019 dan debat dalam Sidang Umum PBB pada 8 tahun terakhir ini supaya Pemerintah Indonesia memberikan akses kunjungan dewan HAM PBB ke West Papua.
3. Mengutuk keras semua tindakan kebiadaban Pemerintah Indonesia dalam melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan Ekologi dan Etnologi yang berdampak pada genosida,
2
ekosida dan etnosida pada bangsa Papua dalam kurun 60 tahun pendudukan Indonesia di West Papua.
4. Pemerintah Indonesia, Tuan Presiden Indonesia Joko Widodo, para menteri dan para pihak lainnya di Indonesia untuk menghentikan sikap serakah, rakus, tamak pada kekayaan alam Papua. Berhenti menggadaikan kekayaan alam Papua kepada pihak lain. Tanah, Hutan, Air milik rakyat Bangsa Papua. Tanah merupakan aset berharga ciptaan Tuhan warisan leluhur. Maka menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk senantiasa menjaga tanah, dusun, kebun masing-masing dan tidak memperjualbelikannya kepada pihak luar Papua.
5. Rakyat Bangsa Papua untuk tetap senantiasa menjaga satu dengan yang lain diantara orang Papua. Kita menjunjung tinggi sikap saling percaya, mengakui satu dengan yang lain dalam memperjuangkan kehidupan dimanapun orang Papua berada.
3
Lampiran Penjelasan Kasus Juni - September 2023:
Penembakan dan pembunuhan di Kabupaten Dogiyai, Fakfak, Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang Juli-September 2023
Pada 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiyai, anggota Brimob (polisi) Indonesia menembak mati satu orang asli Papua ata nama Yosua Keiya (20), memicu keresahan oleh masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan lebih banyak korban jiwa diantaranya 2 orang warga sipil lainnya ditembak mati oleh oleh aparat Yakobus Pekei (20) dan Stevanus Pigome dan 7 warga sipil terkena luka-luka tembakan aparat: Amos Pigai (19), Yunus Pekey (20), Elipin Tagi (20), Sisko Goo (19), Pina Tebay (20), Daud Yobbe (23), Fredi Yobbe (17). Pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Seorang pendeta setempat dan seorang anak laki-laki ditangkap secara sewenang-wenang dan disiksa di kantor polisi.
Pada 15 Agustus 2023, kelompok orang yang tidak dikenal melakukan pembunuhan, kepala Distrik Kramomongga, Darson Hegemur dan pembakaran kantor Distrik. Pada 31 Agustus 2023, pukul 10.30, 5 anggota Brimob Polda Papua menembak mati, Kristison Heremba.
Pada 9 September 2023, Tim gabungan yang terdiri dari tim Polda Papua Barat, Tim Polres Fakfak dan Tim Brimob melakukan penyisiran pada Pukul 05.30 WP menuju tempat dimana 4 orang ditembak mati (Nason Hindom, Otis Hanaba, Simson Kramandondo, dan N Gewab) dan 13 orang ditangkap. Lokasi tersebut berada di antara Kampung Mamur dan Kampung Nembukteb. Setiba di tempat penangkapan kurang lebih jaraknya sekitar 5 KM terhitung dari jembatan antara Kampung Mamur dan kampung Nembukteb, kurang lebih sekitar pukul 06.00 terjadi penangkapan hingga penembakan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Selain itu, 11 orang lainnya ditahan (7 orang perempuan, 2 orang laki-laki dewasa serta 2 orang anak anak). Selanjutnya Kurang lebih pada pukul 15.45 WIT 4 Jenazah tiba di Ruang Jenazah RSUD Fakfak. Diwaktu yang sama juga, 11 orang yang ditangkap dibawah ke Polres Fakfak guna melakukan pemeriksaan. Jasad Kristison Haremba, Nason Hindom, Otis Hanaba, Simson Kramandondo, dan N Gewab dimakamkan dengan pengawalan ketat
4
aparat di tempat pemakaman Covid 19. Aparat kepolisian juga telah mengeluarkan 17 orang sebagai Daftar Pencarian Orang.
Pada 13 September 2023, di Kabupaten Yahukimo di pingir Kali Berasa 5 orang warga sipil meninggal dunia akibat terkena bom yang dipasang oleh Marinir TNI AL. Kekima orang pemuda warga sipil yang menjadi korban adalah Darnius Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik dan Kapai Payage. Jenasah mereka diantar ke rumah sakit Yahukimo oleh aparat keamanan. Dua mayat dari 5 orang jenasah untuk di otopsi di rumah sakit umum Kabupaten Yahukimo dan setelah beberapa jam kemudian telah dimakamkan di pemakaman umum Kilo 4 Yahukimo Papua. Di Kabupaten yang sama 674 warga sipil sedang mengungsi akibat konflik antara TPNPB dan Polri/TNI.
Pada 17 September 2023 pukul 23.30 Waktu West Papua, Kantor Klasis Kingmi Kenyam Kabupaten Nduga di kepung, di rusak dan digeledah disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Nduga dan Anggota Brimob dari Timsus Cartenz Damai. Aparat kepolisian telah melakukan pemukulan dan menangkap Pdt. Nataniel Tabuni, S. Th, (Bendahara Umum Sinode Kingmi Papua), Pdt. Yairus Elopore, S. Th (Koordinator Penginjilan Badan Pengurus Sinode), Pdt. Zahkeus Kogeya S.Th (Ketua Klasis Kenyam Kabupaten Nduga), Evangelis Urubanus Kogeya, S. Th bersama beberapa warga sedang tidur di kantor Klasis. Anggota Kepolisian juga telah menangkap Indinwiridnak Arabo/Gwijangge dan Gira Gwijangge di rumah mereka pada saat tidur. Ketua DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge yang berusaha hadir di Kantor Klasis dan berusaha menjelaskan kepada Aparat Kepolisian mendapat ancaman, "Anggota DPRD Goblok ko Diam. Kemanapun ko pergi akan kami kejar kau." Aparat juga di duga mengeluarkan ungkapan penistaan agama, "Kamu adalah Pimpinan Gereja-gereja Setan, kamu kumpul orang-orang teroris, kamu hanya dukung Egianus Kogeya dengan alasan pura-pura berdoa."
Pada 19 September 2023, pasca peristiwa penyerangan dan pembunuhan anggota Polisi Ops Damai Cartenz Briptu Agung oleh TPNPB, jatuh korban di pihak warga sipil dan 5 orang anggota TPNB telah gugur dalam kontak tembak. Akibat konflik dan operasi aparat kepolisian, warga pegunungan Bintang telah mengungsi di sejumlah wilayah.
Jayapura, West Papua, 9 Oktober 2023
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA - ULMWP
Manase Tabun Presiden Eksekutif
5
Comments
Post a Comment