Media Relase Hasil Raker ULMWP di Bangkok
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA - ULMWP
“Tuhanlah Pemilik dan Nahkoda Utama ULMWP. Kami Sepenuhnya Berserah Pada-Mu”
Executive Council United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) pada 11 – 15 Desember 2023 di Bangkok, Thailand. Raker bertujuan untuk menjabarkan keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kedua (KTT II) ULMWP pada bulan September silam di Port Vila, Vanuatu. Pelaksanaan Rapat Kerja kali ini sebagai tindaklanjut satu kemajuan ULMWP hasil KTT II 2023 setelah membawa kepemimpinan ULMWP kedalam negeri di West Papua.
Rapat ini dipimpin Presiden executive ULMWP, Menase Tabuni (berdomisili di Papua Barat) didampingi Wakil Presiden Eksekutif, Octovianus Mote (berdomisili di Amerika Serikat) dan sekretaris Eksekutif Markus Haluk (yang berdomisili di West Papua). Rapat Kerja di Bangkok adalah penjabaran dari kemenangan tersebut, yakni program yang dirumuskan dan pelaksananya yang berasal dari seluruh komponen perjuangan Bangsa Papua.
ULMWP sebagai organisasi payung berperan sebagai wadah persatuan dari berbagai organisasi dan kelompok perjuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme sebagai wadah pemersatu perjuangan bangsa Papua Barat, melalui pembenahan internal dan penguatan eksternal organisasi.
Rapat Kerja Executive Council, dihadiri oleh pimpinan Legislative Council, Judicative Council dan organisasi pilar pendiri, organisasi afiliasi dan organisasi non afiliasi, yang terdiri dari: West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Autority (WPNA), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar-Papua), Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P), Solidaritas Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (SONAMAPPA), Petisi Rakyat Papua (PRP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Bersatu Untuk Keadilan (BUK) dan Komite Aksi ULMWP.
Materi utama yang dibahas dalam Raker meliputi; pemetaan aktor; pemetaan masalah, solusi dan target; analisis SWOT; klasifikasi isu, isu turunan dan program; identifikasi sumber daya dan penyusunan struktur kerja; serta perumusan uraian tugas dan standar prosedur operasional. Semua materi yang dibahas dalam Raker, diarahkan untuk mengatasi tantangan ULMWP baik secara internal maupun eksternal demi mewujudkan tujuan pembebasan nasional Bangsa Papua.
Tantangan internal mencakup upaya rekonsiliasi dan konsolidasi tiga kompenen perjuangan yaitu pertahanan dan keamanan, sipil-politik, dan diplomasi; penataan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien; serta penguatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan. Sedangkan tantangan eksternal mencakup advokasi isu-isu strategis Papua meliputi isu politik, hukum, gender, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.
Secara struktural Executive Council ULMWP telah membentuk sejumlah Departemen yang secara khusus bertanggung jawab menangani isu-isu strategis, dan dibantu oleh Misi Diplomatik ULMWP yang segera didirikan pada beberapa wilayah strategis. Sedangkan penguatan dukungan rakyat Papua Barat akan menjadi tanggung jawab Kepala Wilayah dan Kepala Daerah ULMWP yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Sejumlah tugas dan tanggung jawab khusus secara fungsional akan dipercayakan kepada beberapa individu sesuai dengan bidang kepakaran yang dimiliki. Melalui Rapat telah berhasil
1). Merumuskan 8 klaster program strategis menjadi Peta Jalan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028.
2). Membentuk Struktur Kerja UMWP dengan membentuk 12 Departemen maupun beberapa Biro, Devisi, Deks dan menunjuk dan mengangkat sejumlah orang dalam struktur fungsional, Special Envoy, Juru Bicara, Juru Bahasa, Juru Runding dan penasehat serta 7 Desk-Misi Diplomatik di sejumlah negara, Lembaga dan Wilayah.
3). Mengeluarkan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal organisasi perjuangan sipil maupun pertahanan. Secara umum, ULMWP menargetkan capaian isu Papua agar menjadi perhatian berbagai kalangan, yang dikerjakan secara mandiri maupun dalam kemitraan dengan berbagai pihak guna mengangkat isu Papua di tingkat domestik dan internasional.
Target khusus lainnya adalah dengan menempatkan kembali isu Papua Barat ke dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memperoleh solusi penyelesaian secara adil dan bermartabat. Selanjutnya, melalui Rapat Kerja Executive Council United Liberation Movement for West Papua juga merumuskan usulan agenda yang perlu ditindaklanjuti oleh badan-badan tinggi dalam kelembagaan ULMWP dan beberapa agenda lain sebagai berikut:
1. Legislative Council ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja membahas rencana Kerja Legislative Council ULMWP periode 2023 - 2028.
2. Judicative Council ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja untuk membahas rencana Kerja Judicative Council ULMWP periode 2023 - 2028.
3. Legislative Council ULMWP melakukan peninjauan terhadap Komite Aksi ULMWP.
4. Badan Pertahanan dan Keamanan ULMWP agar mempersiapkan pertemuan Rapat Kerja untuk membahas rencana Kerja Badan Pertahanan dan keamanan ULMWP periode 2023 - 2028.
5. Kami mengamati dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antara TPNPB dan WPA (West Papua Army) yang sudah menyebabkan jatuhnya korban di beberapa daerah. Oleh karena itu mendorong dan mendukung pertemuan komponen pertahanan untuk menyamakan perbedaan di awal tahun depan.
6. Berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua agar mendorong proses pembentukan Asosiasi Kepala Suku Melanesia dan Asosiasi Kepala Suku Pasifik.
Menase Tabuni sebagai Presiden Eksekutif ULMWP menyampaikan bahwa
“banyak tantangan dan beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028. Kami tidak akan mampu mengerjakan semua itu tanpa dukungan dari Rakyat Papua Barat. Kepengurusan ULMWP saat ini akan bekerja dengan berlandaskan pada prinsip 3D yaitu Doa, Data dan Dana.”
Octovianus Mote selaku Wakil Presiden Eksekutif menegaskan,
“Rakyat Papua tidak memiliki masa depan hidup dengan Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan politik Bangsa Papua merupakan solusi untuk menyelamatkan orang Papua dari ancaman kepunahan di atas tanah leluhur kita. Sekarang adalah waktunya untuk mencari jalan keluar secara strategis menggalang dukungan berbagai kalangan yang dimulai dari diri orang Papua, regional hingga komunitas Internasional.”
Markus Haluk selaku Sekretaris Eksekutif ULMWP menambahkan bahwa
“Orang Papua saat ini sedang menghadapi ancaman serius yang mengarah pada proses Genosida, Ekosida dan Etnosida. Kondisi ini merupakan akibat dari keputusan politik internasional di masa lalu yang menempatkan Bangsa Papua Barat dalam koloni Indonesia. Kalau kita tidak berjuang untuk membebaskan diri, maka Bangsa Papua Barat akan punah. Oleh karena itu, kami harus bersatu dan bekerja sama untuk membebaskan diri dari pendudukan Indonesia agar dapat memastikan eksistensi Bangsa Papua di masa depan.”
Mengakhiri media release ini, ULMWP ingin menyampaikan
“Selamat mempersiapkan diri menyambut Perayaan Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru Masehi 1 Januari 2024”. Semoga Damai Natal dapat memberikan kebijaksanaan dan kekuatan bagi seluruh rakyat yang sedang mengungsi diberbagai wilayah di West Papua, di luar negeri, para pejuang, pendukung dan rakyat Bangsa Papua Barat agar tetap berkomitmen untuk berjuang meraih kebebasan hakiki Bangsa Papua Barat.
Media Release ini dikeluarkan di Bangkok Thailand, pada 15 Desember 2023 dan dibacakan kembali di Jayapura West Papua pada 21 Desember 2023.
Comments
Post a Comment