Pendidikan Politik di Papua: Kesadaran, Bukan Ideologi

Pendidikan Politik di Papua: Kesadaran, Bukan Ideologi

Papua, dengan sejarah kolonialisme yang panjang, menghadapi tantangan besar dalam membangun kemandirian. Kunci pembebasannya terletak pada pendidikan politik yang kuat agar rakyat Papua mampu memahami, menilai, dan menentukan masa depan mereka.

Pendidikan Politik vs. Ideologi: Memahami Perbedaannya

Sering kali, wacana tentang pendidikan politik tersamarkan dengan penanaman ideologi tertentu. 

Padahal, pendidikan politik sejatinya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis tentang relasi kekuasaan, hak dan kewajiban warga, sekaligus mendorong berpikir mandiri demi kepentingan kolektif. Berbeda dengan ideologi yang cenderung menanamkan doktrin untuk mempertahankan rezim, pendidikan politik bersifat inklusif, kritis, dan membebaskan.

Di Papua, membedakan keduanya penting: pendidikan politik membantu rakyat memahami hak atas tanah, sumber daya, serta menuntut akuntabilitas pemerintah; sementara ideologi dari pusat memperkuat ketergantungan dan mengaburkan prioritas sesungguhnya.

Mengapa Pendidikan Politik Penting bagi Papua

Rakyat yang buta politik selalu menjadi ladang subur bagi manipulasi kekuasaan: ketidaktahuan tentang cara kerja sistem politik, hak dan kewargaan, serta proses pembentukan kebijakan membuat warga mudah diarahkan dan diperalat demi kepentingan elite

Di Indonesia, hal ini tercermin dalam pemahaman ideologi yang disederhanakan secara doktriner—komunisme direduksi menjadi isu iman dan anarkisme disamakan dengan kekacauan—sehingga pelabelan ideologis kerap melegitimasi stigma, persekusi, dan kekerasan sosial, sebuah warisan pendidikan otoritarian yang menggantikan nalar kritis dengan ketakutan. 

Kondisi ini merupakan hasil dari pemeliharaan struktural atas ketidaksadaran politik, karena warga yang tidak kritis lebih mudah dikendalikan; dalam konteks Papua, pola ini menjadi sangat berbahaya ketika bertemu dengan sejarah kekerasan, ketimpangan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya dalam ruang politik yang sejak awal tidak setara.

Pelajaran dari Demokrasi Indonesia yang Rapuh

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa minimnya pendidikan politik membuat masyarakat mudah dimanipulasi melalui simbol agama dan identitas, janji-janji populis tanpa dasar kebijakan, narasi ancaman imajiner seperti isu disintegrasi atau campur tangan asing, kultus figur pemimpin yang menumpulkan kritik, politik uang yang dinormalisasi sebagai praktik wajar, serta penyederhanaan persoalan struktural menjadi kesalahan individu.

Demokrasi berjalan sebagai mobilisasi emosional, bukan partisipasi rasional warga negara. Pemilu menjadi ritual lima tahunan tanpa kesadaran substantif, sementara kebijakan yang ditentukan jauh dari partisipasi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, politik kehilangan makna sebagai alat pengelolaan kepentingan bersama dan berubah menjadi panggung elite yang saling berebut kekuasaan. Rakyat, alih-alih menjadi subjek, justru ditempatkan sebagai objek legitimasi. 

Kesadaran Politik sebagai Syarat Pembebasan

Bagi Papua, pendidikan politik adalah syarat utama untuk mempertahankan martabat. Ia membekali rakyat dengan kesadaran akan posisi mereka dalam relasi kekuasaan, kemampuan mengenali manipulasi, serta ketajaman membaca kepentingan di balik wacana pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan. Tanpa kesadaran ini, rakyat mudah dipecah-belah melalui politik identitas, bantuan bersyarat, atau narasi nasionalisme sempit. Kebutaan politik membuat penderitaan dinormalisasi dan ketimpangan diterima sebagai nasib.

Tanpa pendidikan politik, Papua akan terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan: bergantung pada narasi yang dibentuk dari luar, pada kebijakan yang dirumuskan tanpa keterlibatan rakyat, serta pada figur-figur opportunis yang mengatasnamakan masyarakat. Dalam situasi semacam ini, rakyat sejatinya diajak bertepuk tangan di atas penderitaan mereka sendiri, sementara akar-akar ketidakadilan dibiarkan tetap utuh dan tak tersentuh.

Penutup 

Karena itu, pendidikan politik bagi Papua bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan jalan pembebasan yang memulihkan kedaulatan rakyat. Pendidikan ini memanusiakan warga sebagai pribadi yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab; menolak kepatuhan buta; menumbuhkan partisipasi yang otonom; dan meletakkan dasar etis bagi perjuangan menuju keadilan, serta masa depan Papua yang ditentukan oleh rakyatnya sendiri.