Pendidikan Politik di Papua: Kesadaran, Bukan Ideologi

Pendidikan Politik di Papua: Kesadaran, Bukan Ideologi

Papua, dengan sejarah kolonialisme yang panjang, menghadapi tantangan besar dalam membangun kemandirian. Kunci pembebasannya terletak pada pendidikan politik yang kuat agar rakyat Papua mampu memahami, menilai, dan menentukan masa depan mereka.

Pendidikan Politik vs. Ideologi: Memahami Perbedaannya

Sering kali, wacana tentang pendidikan politik tersamarkan dengan penanaman ideologi tertentu. 

Padahal, pendidikan politik sejatinya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis tentang relasi kekuasaan, hak dan kewajiban warga, sekaligus mendorong berpikir mandiri demi kepentingan kolektif. Berbeda dengan ideologi yang cenderung menanamkan doktrin untuk mempertahankan rezim, pendidikan politik bersifat inklusif, kritis, dan membebaskan.

Di Papua, membedakan keduanya penting: pendidikan politik membantu rakyat memahami hak atas tanah, sumber daya, serta menuntut akuntabilitas pemerintah; sementara ideologi dari pusat sering memperkuat ketergantungan politik dan mengaburkan prioritas pembangunan sesungguhnya.

Mengapa Pendidikan Politik Penting bagi Papua

Rakyat yang buta politik selalu menjadi ladang subur bagi manipulasi kekuasaan. Ketika warga tidak memahami bagaimana sistem politik bekerja, apa hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana kebijakan publik dibentuk, mereka mudah diarahkan, dibungkam, atau bahkan digunakan untuk melanggengkan kepentingan elite. 

Kebodohan politik bukanlah keadaan alamiah, melainkan kondisi yang sering dipelihara secara sistematis, karena rakyat yang tidak kritis adalah rakyat yang mudah dikendalikan. Dalam konteks Papua, situasi ini menjadi sangat berbahaya, sebab ketimpangan kekuasaan, sejarah kekerasan, dan eksploitasi sumber daya bertemu dalam satu ruang politik yang timpang.

Pelajaran dari Demokrasi Indonesia yang Rapuh

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa minimnya pendidikan politik membuat masyarakat mudah dimanipulasi melalui simbol agama dan identitas, janji-janji populis tanpa dasar kebijakan, narasi ancaman imajiner seperti isu disintegrasi atau campur tangan asing, kultus figur pemimpin yang menumpulkan kritik, politik uang yang dinormalisasi sebagai praktik wajar, serta penyederhanaan persoalan struktural menjadi kesalahan individu.

Demokrasi berjalan sebagai mobilisasi emosional, bukan partisipasi rasional warga negara. Pemilu menjadi ritual lima tahunan tanpa kesadaran substantif, sementara kebijakan yang ditentukan jauh dari partisipasi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, politik kehilangan makna sebagai alat pengelolaan kepentingan bersama dan berubah menjadi panggung elite yang saling berebut kekuasaan. 

Rakyat, alih-alih menjadi subjek, justru ditempatkan sebagai objek legitimasi. Fenomena ini memberi pelajaran penting: tanpa pendidikan politik yang kritis, demokrasi mudah berubah menjadi prosedur kosong.

Kesadaran Politik sebagai Syarat Pembebasan

Bagi Papua, pendidikan politik adalah syarat utama untuk mempertahankan martabat. Ia membekali rakyat dengan kesadaran akan posisi mereka dalam relasi kekuasaan, kemampuan mengenali manipulasi, serta ketajaman membaca kepentingan di balik wacana pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan.

Tanpa kesadaran ini, rakyat mudah dipecah-belah melalui politik identitas, bantuan bersyarat, atau narasi nasionalisme sempit yang menutupi ketidakadilan struktural. Kebutaan politik membuat penderitaan dinormalisasi dan ketimpangan diterima sebagai nasib.

Tanpa pendidikan politik, Papua akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan: tergantung pada narasi dari luar, tergantung pada kebijakan yang tidak disusun bersama rakyat, dan tergantung pada figur-figur yang berbicara atas nama masyarakat tanpa mandat kritis. 

Dalam kondisi seperti ini, manipulasi menjadi metode yang dilembagakan: rakyat diajak bertepuk tangan di atas penderitaan mereka sendiri, sementara akar persoalan dibiarkan tak tersentuh.

Penutup 

Karena itu, pendidikan politik bagi Papua adalah jalan pembebasan yang memanusiakan rakyat sebagai subjek yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Ia menolak kepatuhan buta, menumbuhkan partisipasi yang mandiri, dan menjadi fondasi bagi martabat, keadilan, serta masa depan rakyat Papua.