Walter Lini: Perumus Sosialisme Melanesia dan Inspirasi Kemerdekaan Papua

Walter Lini (1942-1999), Negarawan dan Perdana Menteri Pertama Vanuatu.

Walter Lini: Perumus Sosialisme Melanesia dan Inspirasi Kemerdekaan Papua

Walter Lini menjabarkan Sosialisme Melanesia, warisan kolektivitas dan kedaulatan rakyat Melanesia sejak peradaban Pasifik Selatan, relevan bagi perjuangan kemerdekaan Papua.

Sosialisme Melanesia merupakan warisan panjang kolektivitas dan kedaulatan rakyat Melanesia yang berakar pada peradaban Pasifik Selatan. Konsep ini menjadi landasan politik yang relevan bukan hanya bagi Vanuatu—tempat Walter Lini merumuskannya secara modern—tetapi juga bagi perjuangan rakyat Papua dalam menegaskan hak atas tanah, identitas, dan masa depan mereka.

Akar Peradaban Pasifik Selatan

Nilai-nilai Sosialisme Melanesia telah hidup dalam masyarakat Melanesia selama ribuan tahun, jauh sebelum munculnya negara modern. Komunitas tradisional membangun kehidupan berdasarkan solidaritas, musyawarah, dan hubungan yang erat dengan alam. Tanah, laut, dan hutan dipahami sebagai ruang hidup, sumber identitas, sekaligus fondasi harmoni sosial. Kesejahteraan komunitas lebih diutamakan daripada akumulasi kekayaan individu.

Dalam perspektif ini, Sosialisme Melanesia adalah kelanjutan tradisi Melanesia—bukan ide baru, tetapi bentuk artikulasi modern atas praktik komunal yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Merumuskan, Bukan Menciptakan

Lahir di Aneityum, Vanuatu, Lini menyaksikan bagaimana kolonialisme Inggris–Prancis mengubah tatanan adat dan mengeksploitasi sumber daya alam. 

Dari pengalaman itu, ia merumuskan Sosialisme Melanesia sebagai jembatan antara nilai tradisional dan prinsip sosialisme modern. Ia menegaskan prinsip-prinsip ini agar dapat diterapkan dalam konteks negara modern sekaligus menjadi panduan politik bagi rakyat Melanesia.

Kedaulatan dan Penentuan Nasib Sendiri

Kemerdekaan sejati, bagi Lini, hanya terwujud jika rakyat mengatur politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan mereka sendiri. Dalam pidato kemerdekaan Vanuatu, ia menegaskan:

“Mulai hari ini, kita bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap keputusan yang akan membentuk jalan hidup kita dan masa depan generasi yang akan datang.”

Ia juga menekankan fondasi spiritual dan adat sebagai pedoman moral:

“Allah dan adat harus menjadi layar dan dayung penuntun perahu kita.”

Dalam konteks Papua, prinsip ini menegaskan pentingnya penentuan nasib sendiri (self-determination), yang diupayakan melalui gerakan politik rakyat seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Lini akan melihatnya sebagai perwujudan modern dari nilai kolektif yang menempatkan masyarakat Papua sebagai pengelola masa depan mereka.

Pengelolaan Sumber Daya dan Keadilan Sosial

Sosialisme Melanesia menekankan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Sejak nenek moyang, tanah dan hutan dikelola secara kolektif. 

Lini menegaskan bahwa pendapatan dari alam harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur, bukan untuk kepentingan pihak luar. Mekanisme partisipatif memungkinkan komunitas menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Demokrasi Partisipatif Berbasis Komunitas

Lini memandang demokrasi sebagai kelanjutan musyawarah adat, bukan sekadar prosedur elektoral. Ia menulis:

“Sosialisme Melanesia bukanlah sesuatu yang baru; ia lahir dari cara hidup kita sendiri.”

Ia juga menekankan hubungan mendasar antara manusia dan tanah:

“Tanah adalah hidup kita, dan tanpa tanah kita tidak dapat menjadi diri kita sendiri.”

Sistem politik yang ideal harus tumbuh dari tradisi komunal, bukan model yang dipaksakan dari luar. Musyawarah komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan, menjaga kesinambungan budaya, dan melindungi kedaulatan rakyat.

Solidaritas Melanesia dan Peran MSG

Selain kedaulatan lokal, Sosialisme Melanesia menekankan pentingnya solidaritas antarbangsa Melanesia. MSG (Melanesian Spearhead Group) menjadi salah satu platform regional yang memungkinkan pertukaran budaya, dukungan politik, dan advokasi hak asasi manusia. 

Bagi rakyat Papua, MSG menyediakan ruang diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan hak kolektif atas tanah, sumber daya, dan identitas mereka. Solidaritas ini memperkuat posisi Papua dalam arena internasional, sejalan dengan semangat Lini dalam menegaskan kedaulatan rakyat.

Warisan untuk Papua

Melalui Sosialisme Melanesia, Walter Lini menawarkan kerangka yang relevan bagi rakyat Papua: kolektivitas, solidaritas, dan kedaulatan yang berakar pada tradisi. 

Prinsip-prinsip ini mendorong pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Emas, laut, dan tanah harus berada di tangan masyarakat, keputusan politik lahir dari musyawarah komunitas, dan masa depan Papua ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Dengan demikian, Lini bukan pencipta nilai baru, tetapi perumus yang menegaskan kembali warisan peradaban Melanesia—nilai-nilai yang telah ada jauh sebelum munculnya negara modern dan ideologi kontemporer.

 

Wim Anemeke