Dari Pembebasan Wilayah Menuju Pembebasan Manusia

Dari Pembebasan Wilayah Menuju Pembebasan Manusia

Himbauan kepada Para Pemimpin Perjuangan Papua

Pendahuluan

Perjuangan Papua kini berada di titik penentuan. Di satu sisi, rakyat Papua terus mengalami kekerasan, rasisme, perampasan tanah, kriminalisasi, dan pemiskinan yang semakin jelas dan terdokumentasi. Di sisi lain, negara tetap membingkai perjuangan Papua sebagai ancaman bagi keutuhan negara, bukan sebagai tuntutan keadilan dari manusia yang martabatnya dilanggar.

Dalam situasi ini, para pemimpin perjuangan Papua perlu melakukan refleksi dan menggeser cara pandang perjuangan. Bukan untuk melemahkan cita-cita kemerdekaan, tetapi untuk menajamkan arah juang, memperkuat legitimasi, dan menghindari jebakan narasi yang dibangun rezim Jakarta.

Masalah Paradigma: Ketika Pembebasan Wilayah Menjadi Perangkap Narasi

Wacana “pemisahan wilayah” sering dipakai negara untuk menyerang perjuangan Papua, sehingga perjuangan itu mudah digambarkan sebagai gerakan separatis, ancaman keamanan, pemberontakan bersenjata, atau sekadar konflik domestik. Narasi ini lahir dari sejarah kolonialisme yang diwarisi oleh negara pascakolonial yang takut kehilangan kontrol atas sumber daya dan kredibilitas politik. 

Saat perjuangan Papua dipandang sebagai ancaman teritorial, negara dengan mudah mengalihkan fokus dari keadilan dan kemanusiaan menjadi isu keamanan dan kedaulatan. Dalam kondisi ini, Papua selalu kalah karena negara menguasai senjata, hukum, diplomasi, dan definisi “nasionalisme”.

Inilah mengapa penting untuk mengatakan dengan jujur dan tegas: perjuangan Papua tidak boleh terperangkap dalam bahasa yang diciptakan oleh penindasnya.

Pembebasan Manusia sebagai Inti Perjuangan

Perjuangan Papua sebenarnya bukan soal batas wilayah, melainkan tentang martabat manusia. Rakyat Papua memperjuangkan hak untuk hidup tanpa takut, bebas dari kekerasan dan kriminalisasi, memiliki tanah adat dan ruang eksistensi, mempertahankan identitas budaya, serta didengar dan dihargai sebagai manusia yang setara.

Dengan kata lain, perjuangan Papua sesungguhnya adalah perjuangan hak asasi manusia, bukan proyek disintegrasi bangsa. Kovenan Internasional tentang Hak‑Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa “Semua bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk hak untuk menentukan sistem politiknya dan mengejar pembangunan ekonominya.” Pergeseran paradigma ini menempatkan manusia Papua—dengan tubuh, sejarah, luka, dan harapannya—sebagai inti dan tumpuan perjuangan.

Papua Bukan Separatisme, Papua adalah Soal Keadilan

Sejatinya, 'Separatisme' hanyalah istilah politik yang kerap dipakai negara untuk mendelegitimasi tuntutan keadilan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perjuangan melawan penindasan, seperti gerakan hak sipil di Amerika, perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan, atau perjuangan rakyat Timor Leste, pada dasarnya lahir dari isu kemanusiaan, bukan perebutan wilayah.

Papua termasuk dalam tradisi perjuangan melawan penindasan struktural, di mana menuntut keadilan, penghentian kekerasan, dan hak menentukan nasib sendiri adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia, bukan tindakan separatis atau pengkhianatan.

Jangan Beri Amunisi kepada Rezim Jakarta

Salah satu tantangan perjuangan Papua adalah narasi yang kadang kurang strategis, sehingga bahasa atau simbol yang digunakan bisa dipelintir, dikriminalisasi, atau dijadikan alasan kekerasan negara. Para pemimpin Papua perlu menyusun kembali dasar perjuangan dengan lebih matang. 

Setiap pernyataan publik harus selalu mempertimbangkan: apakah ini memperkuat posisi moral rakyat Papua, atau justru mengokohkan narasi represif negara? Perlu diingat, negara selalu memanfaatkan provokasi untuk membenarkan kekerasannya. Musuh yang kejam dan licik hanya dapat dihadapi dengan hikmat dan kesabaran yang teguh.

Sejarah menunjukkan bahwa negara dapat mengalahkan perlawanan bersenjata, tetapi sulit menaklukkan legitimasi moral. Perjuangan Papua akan lebih kuat jika berlandaskan hukum internasional, prinsip HAM, solidaritas lintas bangsa, dan kemanusiaan. Ini bukan idealisme semata, tetapi strategi nyata: dunia lebih peduli dengan jeritan korban daripada seruan “Papua merdeka.”

Penutup

Kemerdekaan sejati bukan soal pergantian kekuasaan, tetapi berakhirnya ketakutan, rasisme, dan perendahan martabat rakyat. Tanpa pembebasan manusia, perubahan rezim berpotensi menimbulkan penindasan baru.

Kepada para pemimpin Papua, himbauan ini disampaikan dengan hormat agar perjuangan sepenuhnya difokuskan pada pembebasan manusia dan penggunaan bahasa yang memuliakan korban. Rakyat Papua menuntut keadilan yang telah terlalu lama tertunda, dan keadilan itu harus segera diwujudkan.

Wim Anemeke