Feodalisme Jawa Tak Bisa Diterapkan di Papua

Feodalisme Jawa Tak Bisa Diterapkan di Papua 

Menyingkap Kedok Supremasi Elit Politik Indonesia 

Papua bukan Jawa. Sejak awal, masyarakat di Bumi Cenderawasih hidup dalam struktur sosial yang sangat berbeda dari pola tatanan Jawa yang berakar pada hierarki, birokrasi terpusat, dan legitimasi simbolik penguasa. 

Warisan Kekuasaan Jawa dalam Kepemimpinan Nasional

Dalam tradisi Jawa, kekuasaan bersifat turun-temurun dan tersentralisasi, dikendalikan oleh elite kerajaan atau 'priyayi' yang menguasai tanah, pajak, dan tenaga kerja. Pemikiran antropolog Clifford Geertz menunjukkan bahwa kekuasaan Jawa juga simbolik dan kultural: negara berfungsi sebagai 'theatre state', di mana ritual, simbol, dan etiket menegaskan kewibawaan penguasa, bukan partisipasi rakyat. Model ini berbeda jauh dari masyarakat yang menekankan musyawarah kolektif dan relasi egaliter.

Praktik politik modern Indonesia mencerminkan pola ini: kebanyakan presiden Indonesia memerintah dengan gaya paternalistik ala Jawa, memposisikan diri sebagai “bapak” yang harus ditaati, sementara kritik dianggap tidak sopan. Hanya Habibie dan Gus Dur yang membuka ruang kritik dan memperlakukan rakyat sebagai warga setara.

Kepemimpinan Adat Papua: Kekuasaan dalam Harmoni Kolektif

Di Papua, struktur sosial bersifat horizontal, kolektif, dan berbasis musyawarah. Kepala suku atau tokoh adat memiliki otoritas, tetapi bukan dominasi absolut; keputusan diambil bersama, melalui konsensus yang mempertimbangkan seluruh komunitas. 

Tanah, hutan, dan laut bukan milik satu individu atau kelompok elit, melainkan milik bersama yang dijaga demi keberlanjutan generasi. Dengan demikian, kekuasaan bukan instrumen untuk memaksa rakyat, melainkan untuk menjaga keseimbangan sosial, ekologis, dan budaya.

Indonesia: Kedok Supremasi Elit Politik Jawa

Menariknya, upaya memaksakan feodalisme Jawa ke Papua bukan sekadar masalah administratif. Hal ini mencerminkan logika supremasi elit politik Jawa yang telah lama mendominasi Indonesia. 

Pengamat politik Rocky Gerung pernah menyinggung bahwa Indonesia, meskipun berbentuk republik, sesungguhnya memiliki etos kerajaan. Negara tampak sebagai ruang formal yang egaliter, tetapi pada kenyataannya berfungsi untuk melegitimasi dominasi elit. 

Ketika Pembangunan Jawa Memaksa Budaya Papua

Model ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan, mulai dari pembatasan otonomi, penempatan aparat pusat di posisi strategis, hingga pengaturan partai politik dan sistem pemerintahan yang meniru hierarki Jawa. 

Ketika elite Jawa mendefinisikan “pembangunan”, “stabilitas”, dan “persatuan nasional”, rakyat Papua dipaksa menyesuaikan diri dengan model asing yang tidak pernah lahir dari sejarah, budaya, atau nilai-nilai mereka.

Upaya ini menimbulkan resistensi, karena masyarakat Papua menjunjung prinsip demokrasi adat, yang menolak dominasi satu pihak atas yang lain.

Pentas Politik Jawa vs Demokrasi Adat Papua

Feodalisme Jawa menekankan legitimasi simbolik, ritual, dan kontrol pusat, yang di Papua dianggap tidak relevan. 

Simbol dan ritual Papua bukan alat untuk memperkuat kekuasaan individu, tetapi untuk menjaga solidaritas komunitas, menghormati leluhur, dan merawat hubungan manusia dengan alam. Menegakkan hirarki feodalisme di Papua menghancurkan harmoni sosial dan mengabaikan prinsip kedaulatan komunitas adat. 

Dalam politik Jawa, simbol dan ritual tampil layaknya pentas wayang: penguasa sebagai dalang, rakyat sebagai tokoh yang bergerak sesuai naskah, dan konflik diatur untuk menegaskan kekuasaan pusat. Di Papua, model seperti itu tidak bisa diterapkan; kehidupan politik masyarakat adat bukan sandiwara yang dikendalikan satu pihak, melainkan proses musyawarah yang nyata, di mana setiap suara komunitas memiliki makna dan kekuatan yang setara.

Demokrasi Indonesia sebagai Alat Supremasi Golongan 

Meskipun Indonesia menampilkan dirinya sebagai negara demokratis yang ber-bhineka tunggal ika, praktiknya justru memperkuat dominasi elit Jawa. Pemilu, partai politik, birokrasi, dan pendidikan formal dipaksakan ke seluruh wilayah untuk menstandardisasi masyarakat sesuai kepentingan pusat. 

Papua menjadi contoh nyata: otonomi yang dijanjikan terbatas, struktur pemerintahan tetap dikendalikan dari Jakarta, dan aspirasi politik lokal sering dianggap ancaman bagi “stabilitas nasional.” Dengan demikian, demokrasi ala Indonesia lebih menjadi alat politik elit untuk mempertahankan supremasi daripada demokrasi yang sesungguhnya.

Menggugat Sistem, Bukan Orang

Meniru feodalisme Jawa berarti menempatkan masyarakat adat Papua sebagai subjek subordinat. Papua membutuhkan pemerintahan yang lahir dari sejarah dan budaya sendiri, menekankan partisipasi kolektif, musyawarah, serta hak atas tanah dan sumber daya. 

Demokrasi sejati menghormati suara komunitas, menjaga keseimbangan sosial-ekologis, dan memungkinkan rakyat menentukan nasib sendiri tanpa tekanan pusat. Penolakan terhadap feodalisme Jawa ini tidak didasarkan pada sentimen anti-Jawa, melainkan pada ketidakselarasannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat hidup orang Papua.

Kesimpulan 

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia modern seringkali hanya menjadi kedok yang menyamarkan supremasi elit pusat, mengekang aspirasi Papua, mereduksi kedaulatan masyarakat adat, dan menjadikan kekuasaan alat dominasi, bukan kesejahteraan. Untuk itu, orang Papua perlu tegas menolak sistem tersebut dan membangun demokrasi sejati yang lahir dari tradisi adat dan spirit kerakyatan. 

Model tata kelola ideal Papua harus berakar kuat pada prinsip kolektif masyarakat adat. Desentralisasi harus berbasis wilayah adat, hukum harus mengakui kepemilikan kolektif atas tanah, dan representasi politik harus mengutamakan komunitas, bukan partai politik. 

Dalam sistem ini, negara bertindak semata-mata sebagai fasilitator: memberikan dukungan, perlindungan hukum, dan menjamin keadilan, tanpa mendominasi kehidupan sosial maupun politik masyarakat adat. Hanya dengan struktur semacam ini, kekuasaan menjadi alat untuk kebaikan bersama, bukan alat penguasaan.