Mereka Takut Rakyat Papua Bangun

Mereka Takut Rakyat Papua Bangun

Papua kerap dijadikan isu keamanan. Yang ditakuti rezim sebenarnya bukan kombatan OPM, melainkan rakyat Papua yang bangun, bersatu, dan menuntut keadilan.

Rekayasa Politik Papua sebagai Masalah Keamanan

Rezim Jakarta secara sengaja mereduksi Papua menjadi isu keamanan semata. OPM dijadikan simbol ancaman untuk melegitimasi kehadiran militer yang berkelanjutan dan mempertahankan logika keadaan darurat. Akibatnya, persoalan mendasar Papua—sejarah integrasi, ketidakadilan politik, perampasan tanah, rasisme struktural, dan krisis kemanusiaan—tersingkir dari pembacaan publik.

Dengan menunjuk satu musuh yang terus direproduksi, negara mengalihkan perhatian dari tanggung jawab historis dan kekerasan struktural yang menopang konflik. Narasi keamanan ini kemudian berfungsi sebagai dasar pembenaran militerisasi permanen: pengerahan aparat bersenjata secara masif, normalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, serta penyempitan ruang sipil atas nama stabilitas dan kedaulatan.

Keamanan sebagai Mekanisme Kontrol

Dalam logika ini, makna keamanan mengalami pembalikan total. Ia tidak lagi dimaknai sebagai perlindungan terhadap rakyat, melainkan sebagai mekanisme kontrol atas populasi. 

Militer, dengan demikian, bukanlah solusi sementara terhadap konflik, melainkan infrastruktur kekuasaan yang dirawat, dipelihara, dan diwariskan. Kehadirannya menjadi normal, bahkan dianggap alamiah.

Papua tidak diperlakukan sebagai ruang hidup masyarakat dengan sejarah dan martabatnya sendiri, tetapi sebagai medan operasi yang harus terus berada dalam status darurat—status yang tidak pernah diumumkan secara resmi, namun dijalankan secara nyata dalam praktik sehari-hari.

Narasi yang Salah Sasaran

Namun narasi ini sebenarnya keliru. Ia bukan penjelasan, melainkan pengalihan. Di balik retorika keamanan, tersembunyi ketakutan yang lebih mendasar: bukan terhadap OPM sebagai kelompok bersenjata, melainkan terhadap rakyat Papua yang sadar, bersatu, dan menuntut pengakuan sebagai subjek politik.

Ketakutan ini bersifat ideologis, bukan militer. Negara menyadari bahwa kekuasaan tidak hanya ditopang oleh senjata, tetapi oleh legitimasi. Ketika kepercayaan rakyat runtuh, legitimasi pun ikut runtuh.

Pelajaran Sejarah: Ketika Senjata Gagal

Sejarah menunjukkan bahwa dari India di bawah Inggris, Afrika Selatan di era apartheid, Aljazair di bawah Prancis, hingga Indonesia di bawah kolonialisme Belanda, rezim penindasan tidak runtuh karena kehabisan senjata, melainkan karena rakyat memahami ketidakadilan, menolak legitimasi rezim, dan berhenti mengakui hak mereka untuk berkuasa, sehingga kekuasaan ambruk meski aparat bersenjata masih berdiri.

Papua tidak berada di luar hukum sejarah ini. Apa yang terjadi hari ini bukan penyimpangan, melainkan bagian dari proses panjang ketika kesadaran perlahan menggantikan rasa takut.

OPM sebagai Alibi Kekuasaan

Dalam konteks ini, OPM lebih berfungsi sebagai alibi kekuasaan ketimbang penyebab utama konflik. Dengan terus-menerus melabeli Papua sebagai zona berbahaya, negara memperoleh otoritas untuk menghadirkan aparat secara berlebihan, mempersempit ruang sipil, membatasi kebebasan berekspresi, serta mengkriminalisasi aktivis, intelektual, dan pemimpin adat. Penutupan akses bagi jurnalis dan pemantau independen adalah bagian dari mekanisme ini.

Namun ironi segera muncul. Kekerasan struktural tidak mereda, bahkan justru meningkat, di tengah operasi keamanan yang diklaim sebagai solusi. Paradoks ini menyingkap kebenaran yang tak nyaman: jika OPM adalah sumber masalah, mengapa represi justru memperluas luka sosial? Jawabannya sederhana sekaligus politis. OPM bukan tujuan akhir, melainkan instrumen legitimasi untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang timpang.

Kebangkitan Kesadaran Kolektif

Ketakutan yang sesungguhnya terletak pada kebangkitan kesadaran kolektif. Kesadaran bahwa rakyat Papua bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek sejarah. Kesadaran bahwa integrasi yang dipaksakan tidak otomatis melahirkan keabsahan. Kesadaran bahwa kemiskinan, kekerasan, dan rasisme bukanlah takdir alamiah, melainkan hasil dari struktur kekuasaan yang dirancang dan dipertahankan.

Kesadaran semacam ini memiliki daya ledak politik yang jauh lebih besar daripada senjata apa pun. Ia melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang menggoyahkan fondasi moral negara: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pembangunan? Mengapa tanah adat dirampas atas nama investasi? Mengapa suara Papua selalu dicurigai dan dibungkam? Mengapa ingatan sejarah harus disensor dan dihapus dari ruang publik?

Dari Kesadaran ke Organisasi Sosial

Ketika rakyat mulai bangun, kesadaran itu tidak berhenti sebagai refleksi individual. Ia perlahan berubah menjadi organisasi sosial. Bukan selalu dalam bentuk partai politik atau gerakan bersenjata, tetapi melalui jaringan-jaringan hidup yang tumbuh dari bawah. Gereja kembali menemukan suara profetisnya dan berdiri di sisi korban. Dewan adat menegaskan kedaulatan budaya yang selama ini dipinggirkan. Mahasiswa membongkar narasi resmi dan merumuskan bahasa perlawanan baru. Perempuan Papua tampil sebagai pemimpin perlawanan sosial, sementara jurnalisme warga memecah sunyi yang selama ini dipaksakan.

Inilah fase yang paling menakutkan bagi rezim: ketika perlawanan tidak lagi terpusat, tidak mudah ditandai, dan tidak bisa ditumpas dengan senjata.

Kegagalan Militerisasi

Militerisasi bekerja melalui ketakutan: intimidasi, kekerasan, dan trauma dijadikan alat pengendalian. Namun ketakutan tidak pernah abadi. Dalam jangka panjang, ia justru melahirkan kesadaran dan keberanian. Setiap pos militer di tanah adat, setiap operasi yang memaksa pengungsian, dan setiap stigmatisasi rasial memperjelas satu hal: negara hadir sebagai kekuatan penindas, bukan pengayom.

Rezim memahami kenyataan yang tak ingin mereka akui: senjata bisa menguasai wilayah, tetapi tidak pernah mampu menguasai makna. Makna lahir dari ingatan, pengalaman, dan solidaritas rakyat—dan di ruang inilah militerisasi selalu gagal.

Demokrasi yang Ditakuti

Yang paling ditakuti rezim bukanlah perlawanan bersenjata, melainkan demokrasi yang hidup. Bukan demokrasi prosedural yang dikendalikan elite, tetapi demokrasi rakyat—yang tumbuh dari musyawarah adat, solidaritas lintas komunitas, dan kebebasan berbicara tanpa takut.

Demokrasi semacam ini berbahaya bagi kekuasaan karena ia membongkar kebohongan struktural, menolak rasisme yang dilembagakan, membuka ruang bagi tuntutan pertanggungjawaban sejarah yang selama ini dihindari.

Ketakutan yang Membongkar Kebenaran

Jika rezim Jakarta tidak takut pada rakyat Papua, pembungkaman sistematis tidak akan terjadi—tidak ada kriminalisasi, kekerasan berulang, atau paranoia terhadap ekspresi politik.

Ketakutan ini justru menyingkap kebenaran: kekuasaan berdiri di atas dasar yang rapuh. Rezim tidak takut pada OPM, tetapi pada rakyat Papua yang sadar akan martabat, sejarah, dan keadilan. Saat rakyat bangun, ketakutan berpindah tangan.