Pantaskah menyebut orang Papua separatis?

Pantaskah menyebut orang Papua separatis?

Perjuangan rakyat Papua mempertahankan tanah leluhurnya bukan separatisme, melainkan hak sah yang berakar pada sejarah, moral, dan hak asasi untuk menentukan nasib sendiri.

Pendahuluan 

Label “separatis” terhadap perjuangan rakyat Papua bukan hanya merendahkan; ia menipu, menyelewengkan fakta sejarah, dan secara langsung menghancurkan kemanusiaan orang Papua.

Etika menuntut penilaian berdasarkan konteks, tujuan—bukan semata retorika keamanan. Menyebut orang Papua “separatis” menutupi hakikat perjuangan mereka yang sejati: mempertahankan identitas, melestarikan budaya, dan menegaskan eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Perjuangan untuk Kebebasan sebagai Hak Universal

Sejak era kolonial Belanda hingga integrasi paksa ke Indonesia pada 1963, rakyat Papua mengalami marginalisasi struktural, pemaksaan identitas, dan penindasan politik. Setiap upaya mereka menegakkan hak-hak dasar—melalui pendidikan politik, advokasi hukum, atau diplomasi internasional—selalu dihalangi, meskipun sejatinya merupakan perwujudan prinsip universal tentang kebebasan dan keadilan.

Filosofi politik modern menegaskan bahwa legitimasi suatu kekuasaan bergantung pada persetujuan sadar dari subjek yang diperintah. Ketika suatu komunitas dikebiri suaranya, perjuangan mereka untuk pengakuan bukanlah tindakan pemisahan, melainkan respons yang logis terhadap ketidakadilan sistemik.

Self-Determination: Antitesis Label Separatis

Lebih dari itu, hak menentukan nasib sendiri (self-determination) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pasal 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa setiap bangsa berhak menentukan status politiknya tanpa intervensi eksternal. 

Menyebut pejuang Papua “separatis” adalah distorsi konseptual: separatisme secara definisi menekankan pemecahan wilayah melalui kekerasan, sedangkan kebanyakan gerakan pembebasan Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menegaskan jalur non-kekerasan. 

Mengaburkan perbedaan ini berarti mengkriminalisasi aspirasi sah dan membungkam suara moral yang menuntut keadilan.

Pelabelan Separatis sebagai Pelanggaran Moral Universal

Dari perspektif etika, melabeli orang Papua sebagai separatis adalah pelanggaran serius terhadap prinsip moral universal: keadilan, kesetaraan, dan penghormatan martabat manusia. Tindakan ini meniadakan hak mereka untuk eksis sesuai identitas budaya dan sejarah, serta mereduksi perjuangan kemanusiaan menjadi ancaman politik semu.

Mempertahankan tanah leluhur dan hak politik bukanlah upaya memisahkan diri dari negara, melainkan upaya eksistensi kolektif yang sah. Dalam demokrasi sejati, ruang politik untuk mengekspresikan kebebasan tanpa takut direpresi merupakan kewajiban yang harus dijaga.

Kesimpulan 

Dengan demikian, label separatis bukan hanya keliru secara faktual, tetapi juga merusak kemanusiaan, melanggar hak asasi, dan menafikan hukum internasional.

Menghormati perjuangan Papua berarti mengakui sejarahnya secara utuh, menghargai identitas budayanya, dan membuka ruang dialog damai yang nyata.

Karena itu, persoalannya bukan legitimasi label, melainkan keberanian menilai perjuangan Papua secara adil, kontekstual, dan berintegritas.