Propaganda sebagai Langkah Pembebasan

 

Propaganda sebagai Langkah Pembebasan 

Mendidik Kesadaran Rakyat Papua di Tengah Kolonialisme Narasi

Propaganda kerap diasosiasikan dengan manipulasi dan tipu daya. Padahal, secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin propagare, yang berarti menyebarkan atau menumbuhkan. 

Propaganda dan Perebutan Makna

Dalam pengertian awalnya, propaganda adalah upaya sadar untuk menyebarluaskan gagasan agar berakar dalam kesadaran kolektif. Ia menjadi bermasalah bukan karena sifatnya, melainkan karena siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa. Negara kolonial, rezim otoriter, dan kekuasaan represif menggunakan propaganda untuk menutup kebenaran. Sebaliknya, gerakan pembebasan menggunakan propaganda untuk membuka kesadaran.

Dalam konteks Papua, persoalan utamanya bukan hanya kekerasan fisik atau ketimpangan ekonomi, tetapi kolonialisasi cara berpikir. Rakyat Papua hidup di bawah banjir narasi resmi tentang persatuan, pembangunan, dan stabilitas, sementara pengalaman nyata mereka—rasisme, perampasan tanah, ketakutan, dan pembungkaman—dipisahkan dari bahasa politik yang sah. Di sinilah propaganda edukatif menjadi kebutuhan mendesak: bukan untuk menghasut, tetapi untuk menghubungkan pengalaman hidup dengan pemahaman struktural tentang ketidakadilan.

Kolonialisme Narasi dan Pemutusan Kesadaran

Kolonialisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer. Ia bekerja lebih halus melalui bahasa, kurikulum, media, dan simbol nasional. Papua direpresentasikan sebagai wilayah tertinggal yang harus “dibangun”, bukan sebagai bangsa yang mengalami kolonisasi. Kekerasan direduksi menjadi gangguan keamanan. Perlawanan disebut separatisme. Dalam kondisi ini, rakyat perlahan kehilangan kosa kata untuk menjelaskan penderitaan mereka sendiri. Ketika bahasa dirampas, kesadaran ikut dilumpuhkan.

Propaganda yang mengedukasi bertugas memulihkan bahasa itu. Ia menamai ketidakadilan sebagai ketidakadilan, rasisme sebagai rasisme, dan kolonialisme sebagai kolonialisme. Tanpa kerja ini, perjuangan politik akan selalu timpang, karena rakyat digerakkan tanpa benar-benar memahami posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang lebih luas.

Sarana Pendidikan Politik Rakyat

Perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal pengakuan internasional atau perundingan tingkat tinggi, tetapi tentang pembentukan subjek politik di tingkat akar rumput. Rakyat tidak bisa terus-menerus diposisikan sebagai korban pasif yang hanya menunggu solusi dari atas. Propaganda edukatif berfungsi sebagai pendidikan politik yang mengalir dari pengalaman sehari-hari: dari kampung, gereja, pasar, sekolah, dan ruang digital.

Ia menghubungkan sejarah kolonial dengan kondisi hari ini, dan kondisi hari ini dengan masa depan yang diperjuangkan. Dengan demikian, propaganda menjadi alat emansipasi: rakyat tidak hanya tahu bahwa mereka menderita, tetapi mengapa mereka menderita dan apa arti penderitaan itu secara politik.

Etika Propaganda Pembebasan

Penting untuk ditegaskan bahwa propaganda pembebasan berbeda dari propaganda kekuasaan. Ia tidak boleh dibangun di atas kebohongan, glorifikasi kekerasan, atau pengaburan fakta. Justru kekuatannya terletak pada kejujuran dan konsistensi. Propaganda yang mengedukasi menghormati kecerdasan rakyat, membuka jalan berpikir dan merajutnya dalam tujuan bersama.

Mengingat kondisi masyarakat Papua hari ini yang plural—secara etnis, kultural, dan pengalaman politik—propaganda harus bersifat inklusif dan kontekstual. Bahasa kota tidak bisa dipaksakan ke kampung. Narasi elite diaspora tidak selalu relevan bagi petani, nelayan, atau pengungsi. Pendidikan politik harus berakar pada realitas konkret rakyat, bukan hanya pada wacana internasional.

Rekomendasi bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Pertama, ULMWP perlu mengembangkan kerangka propaganda edukatif yang terstruktur, bukan sekadar respons reaktif terhadap peristiwa politik. Ini mencakup narasi dasar tentang sejarah Papua, kolonialisme, hak penentuan nasib sendiri, dan visi masa depan yang mudah dipahami lintas generasi dan latar pendidikan.

Kedua, ULMWP perlu berinvestasi serius dalam produksi pengetahuan populer: pamflet digital, video pendek berbahasa lokal, podcast, dan materi pendidikan politik yang bisa digunakan di kampung-kampung, gereja, dan komunitas pemuda. Propaganda tidak boleh elitis atau hanya beredar di ruang diplomasi internasional.

Ketiga, penting untuk membangun kader-kader edukator politik rakyat, bukan hanya juru bicara. Mereka adalah orang-orang yang mampu menjelaskan isu besar dalam bahasa sehari-hari, mengaitkan perjuangan nasional dengan pengalaman lokal, dan mendengarkan rakyat, bukan hanya berbicara atas nama mereka.

Keempat, ULMWP perlu menegaskan etika propaganda pembebasan: komitmen pada kebenaran, penolakan terhadap disinformasi, dan penghormatan pada martabat manusia. Ini penting bukan hanya secara moral, tetapi juga strategis, agar perjuangan Papua tidak mudah dideligitimasi sebagai subversif atau ekstrem.

Menanamkan Benih Kesadaran

Kemerdekaan tidak lahir dari letupan emosi sesaat, tetapi dari kesadaran yang bertumbuh. Propaganda yang mengedukasi adalah kerja jangka panjang, layaknya menanam benih di dalam pikiran dan ingatan rakyat, sehingga perjuangan tidak bergantung pada figur tertentu atau momen tertentu, tetapi hidup sebagai kesadaran kolektif.

Dalam konteks Papua, propaganda pembebasan merupakan bentuk perlawanan paling mendasar terhadap kolonialisme narasi. Ia mengembalikan hak rakyat untuk memahami diri mereka sendiri, menamai penderitaan yang mereka alami, dan membayangkan masa depan mereka secara sadar dan bermartabat