Sejarah Indonesia dan Kebenaran Papua: Mengembalikan Historia

Sejarah Indonesia dan Kebenaran Papua: Mengembalikan Historia

Sejarah Papua sering direduksi dan disembunyikan; menulisnya secara jujur berarti mendengar suara rakyat, menghormati hukum, dan menguak kebenaran.

Makna Sejarah dalam Etimologi

Kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon, melambangkan cabang-cabang peristiwa yang tumbuh dari satu akar masa lalu. 

Namun, jika ditelusuri melalui perspektif Yunani kuno, kata yang paling mendekati adalah historia (ἱστορία), yang berasal dari histor (ἵστωρ), artinya orang yang tahu atau saksi yang bijak. Dalam tradisi Yunani, seorang histor adalah pengumpul cerita, penyelidik yang menanyakan, menelaah, dan mencari bukti untuk memahami sebab-akibat peristiwa.

Dengan demikian, sejarah, dalam makna historia, adalah proses aktif pencarian kebenaran, bukan sekadar penerimaan narasi yang nyaman.

Narasi Nasional dan Marginalisasi Papua

Ketika kita menilik sejarah Papua dalam kerangka ini, terlihat bagaimana narasi negara sering menyembunyikan kenyataan pahit dan mereduksi pengalaman rakyat Papua menjadi bagian kecil dari catatan nasional. 

Papua dihuni oleh masyarakat Melanesia yang memiliki tradisi, hukum adat, dan peradaban yang sangat berbeda dari masyarakat Nusantara pada umumnya. Identitas dan kedaulatan mereka telah ada jauh sebelum kolonialisme Belanda maupun integrasi dengan Indonesia. Namun dalam narasi resmi, Papua selalu dipresentasikan sebagai bagian yang “selalu menjadi bagian Indonesia,” padahal sejarahnya sarat konflik, perlawanan, dan tekanan eksternal.

Salah satu peristiwa paling tragis adalah proses yang dikenal sebagai ‘Penentuan Pendapat Rakyat’ (Pepera) pada tahun 1969, di mana rakyat Papua diklaim memilih secara sukarela untuk bergabung dengan Indonesia. Faktanya, prosedur ini jauh dari demokratis: hanya sejumlah kecil orang yang dipilih secara selektif oleh militer, berada di bawah tekanan, dan dipaksa mengikuti pilihan yang sudah ditentukan. 

Distorsi ini disembunyikan di balik legitimasi formal, sehingga sejarahnya tampak sah, padahal hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua telah dilanggar, hak yang secara tegas dijamin dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi PBB tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Terjajah.

Sejak itu, narasi tentang Papua selalu dikemas untuk melayani kepentingan politik. Perlawanan rakyat Papua dicatat sebagai gangguan keamanan atau campur tangan asing, sementara marginalisasi dan pelanggaran HAM direduksi menjadi data yang dingin atau kesalahan oknum. Otonomi yang diberikan pun lebih sering menjadi simbol retoris daripada kenyataan, karena kontrol politik, militer, dan ekonomi tetap berada di tangan pusat, sementara rakyat Papua tetap mengalami ketidakadilan struktural.

Menulis Sejarah Papua dengan Kejujuran dan Bukti

Sejarah Papua yang jujur harus menyingkap kenyataan ini. Menulis sejarah dalam kerangka historia berarti mendengar suara orang Papua sendiri, menempatkan pengalaman mereka sebagai pusat narasi, dan mengakui keberadaan hukum adat, perlawanan, dan kearifan lokal yang telah ada jauh sebelum kedatangan kolonial maupun negara modern. 

Arsip kolonial Belanda, laporan misi gereja, dokumen PBB, dan catatan internasional menjadi dasar penting untuk membangun sejarah yang jujur. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Papua tidak pernah secara sukarela menyerahkan kedaulatannya, dan setiap upaya integrasi selalu disertai tekanan, manipulasi, dan kekerasan. Misalnya, hasil Pepera hanya dicatat (take note) oleh PBB, tanpa mendapatkan persetujuan (approval), sehingga legitimasi demokratisnya sangat diragukan.

Mengabaikan semua ini berarti mengkhianati prinsip historia, yang menuntut investigasi dan bukti untuk menulis kebenaran, meskipun itu tidak nyaman dan menentang kepentingan dominan.

Kesimpulan 

Sejatinya, sejarah bukanlah rangkaian cerita yang memuaskan pihak tertentu, tetapi kisah yang memberdayakan, memulihkan, dan mempromosikan keadilan bagi semua. 

Papua adalah histor (saksi) dari ketidakadilan, kegagalan moral, dan kekerasan sistemik Negara. Mengembalikan sejarah Papua ke jalur yang benar berarti mengakui penderitaan, menghormati suara yang tertindas, dan membangun narasi dengan jujur, tanpa retorika politik atau propaganda nasional.

Jika bangsa ini benar-benar menjunjung integritas, ia harus berani menyingkap kebenaran Papua. Hanya dengan itu, sejarah—sebagai historia, penyelidikan yang berani dan teliti—dapat diwujudkan, dan Papua bisa menemukan tempatnya yang sah dalam narasi bangsa.