Mati di Papua untuk Siapa?

Anatole France, sastrawan Prancis (1844-1924).

Mati di Papua untuk Siapa?

“Mereka percaya mati demi tanah air, tetapi sering kali mereka mati demi industrialis.”

Konteks Kritik Anatole France

Kalimat sinis Anatole France ini lahir dari sejarah Eropa yang dilanda perang dan propaganda nasionalisme pada akhir abad ke-19. Ia menggugat negara modern yang mengirim prajurit berperang demi bangsa, padahal kepentingan sejatinya tak pernah menyentuh kehidupan mereka.

France menunjukkan bagaimana ilusi patriotisme menutupi kegagalan politik sekaligus kepentingan elite. Dalam konteks tersebut, tentara menjadi korban sistem yang terus mengulang konflik tanpa menyelesaikan akar masalah.

Kutipan ini relevan untuk Papua hari ini: setiap prajurit TNI yang tewas dibingkai sebagai pengorbanan demi keutuhan negara, sementara pertanyaan mendasar tentang untuk siapa dan untuk apa sebenarnya mereka mati jarang diajukan.

Korban Nyawa TNI di Papua: Data dan Realitas

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik bersenjata di Papua menelan korban jiwa dari pihak aparat keamanan Indonesia. Pada 2022, tercatat sekitar 13–14 anggota TNI–Polri meninggal. Jumlah tersebut meningkat pada 2023 menjadi 23 orang, terdiri atas 20 prajurit TNI dan 3 anggota Polri. Sepanjang 2024, laporan resmi kembali mencatat sekitar 18 personel TNI–Polri tewas dalam berbagai insiden kekerasan di wilayah tersebut.

Nama operasi boleh berubah, pendekatan boleh diklaim humanis, tetapi hasilnya tetap sama: konflik berlanjut dan korban berjatuhan. Jika kematian terus berulang di tempat yang sama dengan alasan yang sama, maka yang patut dievaluasi bukan kapasitas prajurit, melainkan rasionalitas kekuasaan yang terus mengirim mereka.

Simbolik yang Dihormati, Derita yang Tersembunyi

Prajurit yang gugur memang diperlakukan sebagai pahlawan: dimakamkan dengan upacara militer dan dianugerahi tanda jasa pengorbanan tertinggi. Namun, penghormatan tersebut kerap berhenti pada simbol, tanpa diikuti refleksi yang lebih mendalam.

Setelah kamera media padam dan pidato resmi selesai, penderitaan keluarga yang ditinggalkan jarang masuk dalam percakapan publik. Orang tua yang kehilangan anaknya, pasangan yang kehilangan suaminya, anak-anak yang tumbuh tanpa ayah, semuanya menerima duka dalam kesunyian. Negara menghormati kematian, tetapi jarang mau mempertanyakan mengapa hal itu terus terjadi.

Kematian yang Diakui Komunitas Papua

Negara kerap melabeli lawan bersenjata di Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sehingga konflik direduksi seolah hanya persoalan kriminalitas. Namun, bagi banyak komunitas Papua, anggota TPNPB yang gugur—termasuk Kelly Kwalik—dikenang sebagai pejuang yang membela tanah dan martabat mereka.

Setelah tewas ditembak pada 16 Desember 2009 di Timika, warga Papua menghormati Kelly Kwalik dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, menandai kematiannya sebagai pengorbanan politik dan nasionalisme, bukan tindak kriminal.

Dua Nasionalisme yang Bertabrakan

Konflik di Papua bukan sekadar bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, melainkan benturan dua pandangan tentang tanah air. Nasionalisme Indonesia melihat Papua sebagai wilayah yang tidak boleh diganggu, sementara nasionalisme Papua memandang integrasi sebagai proses yang penuh kekerasan dan penyangkalan hak. 

Prajurit TNI yang gugur dianggap mati demi negara, sedangkan anggota TPNPB yang tewas dihormati sebagai pejuang Papua. Di sini, negara hanya mengakui satu sisi kematian, sementara sisi lain kehilangan maknanya.

Papua: Ruang Produksi Kematian?

Dalam kondisi ini, Papua menjadi ruang produksi kematian yang terus berlangsung. Kekerasan tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan sebagai cara mengelola konflik. Alih-alih menjadi peringatan untuk mengubah strategi, setiap prajurit yang gugur justru dijadikan alasan untuk melanjutkan operasi berikutnya. Inilah yang dikritik Anatole France lebih dari seabad lalu: negara mengubah kematian warganya menjadi alat pembenaran, bukan isyarat kemanusiaan.

Menghormati prajurit TNI yang gugur bukan soal upacara. Penghormatan sesungguhnya tercermin saat kita merenungkan apakah kematian mereka benar-benar untuk rakyat atau akibat kebijakan yang salah arah. Begitu pula, menghormati rakyat Papua tidak bisa dilakukan dengan senjata, karena kekerasan hanya memperpanjang siklus kematian dan melahirkan angkatan baru yang siap mati atau membunuh.

Sejarah Kekerasan Integrasi Papua

Gagasan bahwa Papua harus dipertahankan dengan represi berakar pada sejarah integrasinya sendiri:

• Trikora pada 1961 menandai masuknya Papua ke dalam logika militer, ketika wilayah ini diperlakukan sebagai medan perebutan kedaulatan, bukan ruang dialog politik.
• New York Agreement 1962 menetapkan serah terima Papua secara bertahap kepada Indonesia dengan janji Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang bebas, namun tetap berada di bawah pengawasan militer. 
• Pada 1967, kontrak karya Freeport ditandatangani, membuka eksploitasi tambang emas dan tembaga berskala besar, yang menunjukkan bahwa integrasi Papua juga didorong oleh kepentingan kapitalisme global.
• Pepera 1969 akhirnya dilaksanakan tanpa partisipasi luas rakyat Papua, dan hasilnya yang kontroversial dijadikan dasar final integrasi, mewariskan sengketa dan kekerasan dari generasi ke generasi.

Makna Kematian dan Kejujuran Politik

Jika konflik Papua hanya dilihat sebagai masalah keamanan, makna kematian di wilayah ini sulit dipahami. Prajurit TNI dikirim ke medan yang sama, anggota TPNPB muncul dari komunitas yang merasa diabaikan, dan warga sipil menanggung dampak paling nyata. Yang paling diuntungkan adalah elit politik dan ekonomi, sementara rakyat Papua menjadi korban perebutan kekuasaan dan sumber daya.

Anatole France mengingatkan bahwa tugas intelektual bukan mengglorifikasi kematian, tetapi membongkar kebohongan yang membuatnya tampak perlu. Di Papua, prajurit mati demi kepentingan oligarki yang ingin mempertahankan kontrol, sehingga pertanyaan “mati untuk siapa” menjadi ujian kejujuran negara. Selama pertanyaan ini dihindari, kematian akan terus menghantui Bumi Cenderawasih, bukan karena takdir, melainkan karena keputusan politik yang enggan berubah.