Menuju Bulan Lewat Papua
Menuju Bulan Lewat Papua
Bandara Antariksa Prabowo dan Impian Lama Ali Moertopo
Pendahuluan
Di era nasionalisme yang dibungkus jargon high-tech dan futuristik, wacana tentang bandara antariksa Biak muncul sebagai simbol baru ambisi negara yang menatap langit, sambil mengabaikan kondisi nyata di Papua.
Tanah ini dipandang sebagai landasan peluncuran bagi kejayaan Indonesia. Namun pertanyaannya bukan soal teknis, apakah ini mungkin?, melainkan: mengapa Papua selalu dijadikan titik awal, tapi tak pernah menjadi tujuan?
Dari Integrasi ke Bulan: Imajinasi Ali Moertopo
Sejak Orde Baru, Papua diperlakukan sebagai ruang uji kekuasaan. Ali Moertopo, jenderal intelijen yang merancang integrasi Papua, memandang rakyatnya bukan sebagai manusia dengan sejarah dan aspirasi, tetapi hanya sebagai variabel strategis.
“Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya,” ujarnya.
Dalam ingatan kolektif orang Papua, imajinasi Moertopo digambarkan lebih ekstrem: ia siap “mengirim manusia Papua ke bulan”, jika diperlukan, demi menjaga kepentingan nasional.
Ungkapan ini bukan kutipan literal, melainkan simbol logika yang menegaskan dominasi negara atas tanah dan manusia.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 berfungsi sebagai prosedur administratif demi mengamankan kontrol pusat: aspirasi kemerdekaan tidak dipertimbangkan, cukup diamankan dan diintegrasikan.
Papua: Ruang Peluncuran Ambisi Nasional
Hari ini, imajinasi itu hidup kembali melalui proyek bandara antariksa Prabowo. Papua dipilih karena luas, jauh dari pusat, dan mudah dibingkai sebagai ruang kosong untuk ambisi nasional.
Kosa kata berubah: bukan lagi “penumpasan” atau “normalisasi”, tetapi “riset”, “strategi”, dan “agenda nasional”.
Bandara antariksa menjadi monumen kebesaran yang rapuh: simbol bahwa negara ingin melompat ke masa depan tanpa menuntaskan persoalan masa lalu. Dalam hal ini, Papua tetap dijadikan landasan, bukan tujuan.
Dari transmigrasi masa Orde Baru hingga “trans-orbital” hari ini, logikanya sama: tanah adat dapat diubah menjadi landasan roket atas nama sains, dan perlawanan dibingkai sebagai hambatan pembangunan.
Dari Moertopo ke Bandara Antariksa: Evolusi Logika Kolonial
Kolonialisme tidak pernah hilang; ia hanya berevolusi, dari seragam loreng menjadi diagram teknis.
Bulan menjadi metafora sempurna: jauh, sunyi, dan tak bersaksi, tempat persoalan Papua “ditembakkan” sejauh mungkin dari jantung moral kekuasaan. Ali Moertopo pernah membayangkan hal itu, dan bandara antariksa Prabowo menjadi versi modern dari logika yang sama.
Masalah sebenarnya bukan Prabowo, roket, atau bandara itu sendiri, melainkan tradisi panjang pembangunan yang melihat Papua sebagai objek, bukan subjek yang berhak menentukan nasibnya sendiri.
Penutup
Papua kerap dijadikan titik tolak ambisi nasional—entah untuk tambang, jalan, atau peluncuran roket, namun hampir setiap proyek berjalan tanpa arah dan keadilan.
Suatu hari, pesawat luar angkasa mungkin saja diluncurkan dari Papua, tapi pertanyaannya tetap:
Apakah orang Papua ikut mengendalikan, atau hanya menyaksikan dari landasan?



Comments
Post a Comment