Memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua: Tugas Siapa?

Memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua: Tugas Siapa?

Pendahuluan 

Wacana tentang hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sering kali memicu reaksi yang emosional di Indonesia. Setiap kali aspirasi tersebut muncul di ruang publik, ia kerap segera dicurigai sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. 

Tidak jarang pula istilah “makar-separatis” digunakan untuk menutup diskusi yang seharusnya dibicarakan secara rasional. Padahal dalam kerangka hukum modern, hak penentuan nasib sendiri merupakan prinsip paling mendasar dalam sistem hak asasi manusia (HAM).

Tanggung Jawab atas Hak Penentuan Nasib Sendiri

Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah gagasan tersebut boleh dibicarakan, melainkan siapa yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa hak tersebut dihormati. 

Apakah tugas itu berada di tangan gerakan politik seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pada lembaga representasi masyarakat adat seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), atau justru pada negara sendiri melalui lembaga seperti Kementerian HAM Republik Indonesia (RI) yang kini dipimpin oleh Natalius Pigai? 

Untuk menjawabnya, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan konstitusi Indonesia.

Kedaulatan kolektif dalam Hukum Internasional

Hak penentuan nasib sendiri bukanlah konsep baru yang lahir dari dinamika politik kontemporer. 

Prinsip ini telah menjadi fondasi tatanan internasional sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II. Dalam Piagam utama PBB, ditegaskan bahwa salah satu tujuan organisasi tersebut adalah mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa “berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua bangsa.”

Asas tersebut kemudian diperkuat dalam berbagai instrumen HAM internasional. Salah satu yang paling relevan bagi konteks Papua adalah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Melalui hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, serta budaya mereka.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum internasional, penentuan nasib sendiri bukanlah ancaman terhadap stabilitas, melainkan justru prinsip yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan perdamaian antarbangsa.

Penentuan Nasib Sendiri Bukan Separatisme

Salah satu kesalahpahaman paling umum dalam diskursus politik Indonesia adalah anggapan bahwa penentuan nasib sendiri selalu berarti pemisahan wilayah dari suatu negara. Pandangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum lintas negara.

Teori hukum internasional modern mengenal dua dimensi utama penentuan nasib sendiri:

Yang pertama adalah penentuan nasib sendiri secara internal, yaitu hak suatu bangsa untuk menentukan arah pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial-budayanya di dalam kerangka negara yang ada. Dimensi ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti otonomi politik, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta partisipasi politik yang nyata.

Yang kedua adalah penentuan nasib sendiri secara eksternal, yang berkaitan dengan kemungkinan pembentukan negara baru. Namun, mekanisme ini biasanya muncul dalam situasi ekstrem, seperti kolonialisme brutal atau penindasan sistematis, sebagaimana terjadi di Palestina, yang membuat suatu bangsa kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak yang paling fundamental.

Karena itu, memperjuangkan penentuan nasib sendiri tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai upaya separatisme; terlebih ketika klaim finalitas Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 masih dipersoalkan, mengingat prosesnya tidak berbasis “one person, one vote” dan berlangsung di bawah tekanan, sehingga legitimasi hasilnya patut ditinjau kembali, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apa yang Dimaksud dengan “Bangsa”?

Disini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “bangsa” dalam kerangka hukum internasional. 

Para ahli hukum internasional biasanya memandang bangsa sebagai komunitas manusia yang memiliki kesadaran kolektif tentang identitas bersama. Kesadaran tersebut lahir dari sejarah, budaya, bahasa, tradisi, dan hubungan dengan suatu wilayah tertentu.

Definisi bangsa dalam hukum internasional tidak selalu identik dengan negara. Contohnya, bangsa Kurdi, Rohingya, dan Uighur memiliki identitas, bahasa, dan budaya sendiri meski tidak sepenuhnya berdaulat. 

Begitu pula halnya dengan Papua: bukan sekadar sekumpulan suku, tetapi sebuah bangsa dengan sejarah, budaya, dan kesadaran kolektif yang jelas. Bangsa Melanesia telah hadir di wilayah ini sejak sekitar 50.000 tahun yang lalu, jauh sebelum terbentuknya suku-suku di Nusantara. 

Status historis dan kultural ini menegaskan bahwa aspirasi untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak kolektif yang melekat pada bangsa Papua.

Konstitusi Indonesia dan Prinsip Kemerdekaan Bangsa

Menariknya, prinsip yang sama sebenarnya tercermin dalam dasar moral negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa.” Kalimat ini merupakan pernyataan paling kuat dalam sejarah politik Indonesia tentang universalisme nilai kebebasan.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), kalimat tersebut merupakan kritik terhadap kolonialisme. Namun secara filosofis ia juga mengandung prinsip mutlak bahwa setiap bangsa memiliki martabat kolektif yang harus dihormati. Prinsip ini seharusnya mendorong negara untuk melihat aspirasi politik masyarakat dengan sikap terbuka, bukan dengan rasa takut.

Tanggung Jawab Negara dan Lembaga HAM

Jika prinsip penentuan nasib sendiri diakui dalam hukum internasional dan bahkan secara eksplisit tercermin dalam konstitusi Indonesia, maka muncul pertanyaan tentang siapa yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin penghormatan terhadap hak tersebut.

Gerakan pembebasan seperti ULMWP pada dasarnya menjalankan fungsi advokasi. Mereka menyuarakan aspirasi politik sebagian masyarakat Papua di tingkat internasional, terutama di kawasan Pasifik. Namun secara hukum mereka bukanlah institusi negara yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi HAM.

Sementara itu, MRP memiliki mandat untuk mewakili kepentingan kultural masyarakat asli Papua dalam kerangka otonomi khusus. Lembaga ini berperan menjaga identitas dan martabat masyarakat Papua, tetapi kewenangannya tetap terbatas oleh struktur politik yang ditetapkan negara.

Justru negaralah yang memikul tanggung jawab terbesar. Apalagi Menteri HAM-RI, Natalius Pigai, pernah menegaskan bahwa kementeriannya sengaja dibentuk sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menghormati dan melindungi HAM.

Dalam konteks ini, jika lembaga yang seharusnya mempromosikan dan melindungi hak dasar warga tanpa pandang bulu enggan mengakui bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan inti dari HAM universal, maka timbul pertanyaan serius mengenai konsistensi komitmen negara terhadap nilai-nilai tersebut.

Menghindari Paranoia Politik

Salah satu masalah yang sering muncul dalam politik Indonesia adalah kecenderungan melihat aspirasi masyarakat di wilayah pinggiran sebagai ancaman terhadap negara. Ketakutan semacam ini sering menghasilkan respons defensif yang justru menutup ruang dialog.

Padahal pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa stabilitas politik justru lebih mudah tercapai ketika negara berani mengakui keragaman identitas dan memberikan ruang bagi aspirasi politik masyarakat. Aspirasi tentang keadilan, identitas, dan masa depan kolektif tidak akan hilang hanya karena dibungkam; ia akan tetap hidup dalam kesadaran masyarakat.

Karena itu, diskursus tentang penentuan nasib sendiri seharusnya dipahami sebagai bagian dari percakapan yang lebih luas mengenai demokrasi, keadilan, dan martabat manusia.

Penutup

Singkat kata, hak penentuan nasib sendiri adalah prinsip yang telah lama diakui dalam hukum global dan bahkan secara moral tercermin dalam konstitusi Indonesia.

Menyuarakan hak tersebut tidak serta-merta berarti separatis, melainkan dapat menjadi cara untuk menuntut pengakuan, keadilan, dan partisipasi politik yang lebih bermartabat.

Oleh karena itu, negara tidak seharusnya bersikap paranoid terhadap aspirasi rakyat Papua. Justru dengan membuka ruang dialog yang jujur serta menghormati prinsip-prinsip HAM, negara dapat membangun fondasi persatuan yang lebih kuat dan adil bagi semua.