Papua: Merdeka di Bawah Pengawasan?

Papua: 'Merdeka' di Bawah Pengawasan?

Indonesia lahir dari kemerdekaan, tetapi maknanya tidak selalu setara. “Merdeka” bisa dipuji atau dicurigai, tergantung dari siapa yang mengucapkannya.

Pendahuluan

Di Indonesia, kata merdeka diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral. Ia dikumandangkan dalam upacara kenegaraan, pidato pejabat, perayaan hari kemerdekaan, hingga menjadi bagian dari identitas nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Sejak lahirnya Republik Indonesia, nilai kemerdekaan ditempatkan sebagai fondasi moral bangsa. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Namun di balik retorika tersebut tersimpan paradoks yang jarang dibicarakan: tidak semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengucapkan kata merdeka.

Merdeka: Antara Patriotisme dan Kriminalisasi

Ketika seorang warga Indonesia dari kelompok mayoritas meneriakkan “Merdeka!”, seruan itu dipahami sebagai ekspresi patriotisme yang diasosiasikan dengan perjuangan melawan kolonialisme Belanda, pengorbanan para pahlawan nasional, dan semangat persatuan bangsa.

Namun, makna yang sama berubah secara drastis ketika kata itu diucapkan oleh sebagian orang Papua. Dalam konteks ini, merdeka tidak lagi dipahami semata sebagai simbol kebebasan, melainkan sebagai isu politik yang sensitif. Mereka yang mengucapkannya kerap dicurigai, diawasi, atau dikriminalisasi sebagai separatis.

Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kemerdekaan benar-benar merupakan prinsip universal, atau hanya berlaku dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh kekuasaan? Pada dasarnya, kata merdeka tidak berubah; yang berubah adalah cara negara dan masyarakat menilai siapa yang mengucapkannya.

Kemerdekaan sebagai Hak untuk Diperdebatkan

Jika kemerdekaan sungguh menjadi landasan moral Republik Indonesia, maka setiap warga negara semestinya memiliki hak untuk mendiskusikan, mempertanyakan, bahkan menuntut maknanya berdasarkan pengalaman masing-masing, termasuk mereka yang merasa terpinggirkan atau tidak memperoleh keadilan dalam struktur politik yang ada.

Menolak kemungkinan itu berarti mengubah kemerdekaan dari sebuah nilai menjadi sekadar slogan. Ungkapan seperti “NKRI harga mati” maupun “Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI” menjadi problematis karena mereduksi kemerdekaan menjadi formula tetap yang menutup ruang perdebatan, alih-alih menjadikannya prinsip yang hidup dan terbuka untuk diuji dalam pengalaman politik yang beragam.

Merdeka: Ketika Prinsip Menjadi Pengecualian

Janganlah kita melupakan sejarah: Indonesia dibangun atas prinsip kemerdekaan—kemerdekaan dari penindasan, dari rasa takut, dan dari eksploitasi manusia oleh manusia.

Narasi nasional selama ini menempatkan perjuangan melawan kolonialisme sebagai fondasi moral negara, sekaligus menegaskan dukungan terhadap hak bangsa-bangsa lain untuk menentukan nasib sendiri.

Solidaritas terhadap Palestina, misalnya, kerap menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia di ruang internasional. Namun pada saat yang sama, kesulitan muncul ketika ekspresi serupa datang dari sebagian warga di wilayah pinggiran yang mengartikulasikan kebebasan, keadilan, dan martabat politik mereka sendiri.

Dalam situasi ini, kemerdekaan tidak lagi bekerja sebagai prinsip universal, melainkan bergeser menjadi kategori selektif: ia dirayakan ketika sejalan dengan narasi negara, tetapi dipersepsikan sebagai gangguan ketika digunakan untuk mempertanyakan struktur kekuasaan.

Ujian Demokrasi atas Makna Kemerdekaan

Pengakuan atas kebebasan berekspresi tidak identik dengan persetujuan terhadap semua tuntutan politik, termasuk tuntutan pemisahan diri. Namun dalam kerangka negara demokratis, batas yang tegas harus dijaga antara perbedaan pendapat politik dan kriminalisasi ekspresi itu sendiri.

Ketika istilah yang menjadi pusat dalam sejarah nasional menjadi problematis bagi sebagian warga, yang dipertaruhkan bukan hanya ruang berbicara, tetapi juga konsistensi prinsip kesetaraan dalam kewarganegaraan.

Indonesia sering menampilkan dirinya sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan menuju kebebasan, baik dalam sejarah maupun dalam diplomasi internasional, seperti yang tercermin dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Umum PBB tahun lalu.

Namun klaim tersebut menjadi rapuh ketika kebebasan tidak lagi dapat diucapkan secara setara oleh semua subjek politik di dalamnya.

Penutup 

Kemerdekaan yang hanya dapat dirayakan oleh para pemenang sejarah, sementara kelompok lain dibatasi dalam mengekspresikannya, pada akhirnya kehilangan daya universalnya.

Persoalannya bukan sekadar mempertahankan merdeka sebagai simbol, melainkan mengakui bahwa maknanya selalu diperebutkan dan dibentuk oleh pengalaman sejarah yang berbeda.

Sebuah prinsip hanya membuktikan kekuatannya ketika ia tetap berlaku bahkan bagi mereka yang dianggap mengganggu kenyamanan mayoritas.

Dan di titik itulah ujian demokrasi mengeras: negara ini milik siapa?