Papua dan Krisis Akal Sehat Indonesia

Aksi mahasiswa Papua di Jakarta, 1 Desember 2024. Foto: Ambrosius Mulait.

Papua dan Krisis Akal Sehat Indonesia 

Tulisan ini menyampaikan keprihatinan penulis terhadap ruang publik Indonesia yang mengalami krisis akal sehat yang semakin dalam.

 

Pendahuluan

Banyak orang dengan mudah menuduh kritik sebagai ekspresi kebencian, alih-alih membantahnya dengan argumentasi yang memadai.

Mereka lebih gemar meneriakkan nasionalisme daripada menjelaskan mengapa ketidakadilan terus berlangsung.

Mereka lebih percaya pada slogan-slogan yang sentimental daripada pada nalar yang analitis.

Papua dalam Bayang-Bayang Kecurigaan

Gejala ini terlihat jelas dalam cara negara dan sebagian masyarakat Indonesia merespons persoalan Papua. 

Setiap gugatan terhadap kebijakan negara, setiap pertanyaan tentang sejarah Papua, setiap pembahasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan setiap diskusi mengenai masa depan politik Papua, sering kali langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap keutuhan negara.

Demokrasi dan Hak untuk Berbeda

Padahal, sebuah demokrasi tidak pernah dibangun untuk menyeragamkan pikiran. Sebaliknya, ia lahir untuk menjamin ruang bagi perbedaan dan mengelolanya secara damai, adil, dan bermartabat.

Ketika perbedaan pandangan dianggap sebagai ancaman, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Delapan puluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa ini masih sibuk mengulang semboyan “NKRI Harga Mati”.

Marilah kita bertanya dengan jujur di sini:

Mengapa sebuah negara yang telah berdiri hampir satu abad masih merasa perlu mempertahankan dirinya melalui slogan-slogan yang absolut?

Membedakan Kritik dari Ancaman

Keutuhan negara tentu saja penting. Namun keutuhan yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan, melainkan di atas kepercayaan, dan terlebih lagi, kesediaan untuk mendengarkan seluruh warganya.

Jika setiap pandangan politik yang berbeda terus-menerus dicap sebagai ancaman, maka yang dipertahankan bukanlah persatuan, melainkan keseragaman. Yang tersisa bukan lagi Bhinneka Tunggal Ika, melainkan Bhinneka Tinggal Duka.

Di Papua, ketika sebagian masyarakat adat menyampaikan kritik terhadap situasi politik, ketimpangan pembangunan, atau pelanggaran HAM, respons yang muncul sering kali lebih menekankan pengendalian daripada dialog.

Kritik diperlakukan sebagai gangguan, sementara penyampaian aspirasi politik dicap sebagai upaya makar. Akibatnya, ruang demokrasi menyempit dan hubungan antara negara dan warga semakin renggang.

Menolak Kritik Berarti Mengulangi Kesalahan

Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa persoalan politik hampir tidak pernah terselesaikan melalui pendekatan represif. 

Pengalaman di Aceh dan Timor Timur memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan negara mungkin mampu meredam perlawanan untuk sementara, tetapi tidak pernah menghapus akar persoalan yang melahirkannya. 

Kekuasaan dapat membungkam suara, tetapi tidak dapat menghilangkan alasan mengapa suara itu muncul.

Yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah kecenderungan untuk menutup ruang refleksi kritis terhadap sejarah nasional. Narasi resmi diperlakukan sebagai kebenaran final. Perdebatan sejarah tidak lagi dinilai berdasarkan kekuatan argumen atau bukti, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan narasi negara. 

Mereka yang menggugat dianggap tidak nasionalis, sementara mereka yang mengungkap luka-luka sejarah dituduh memecah belah.

Padahal bangsa yang matang seharusnya tidak takut menghadapi masa lalunya sendiri. Sebaliknya, ia memiliki keberanian untuk mengakui kekeliruan dan meninjau kembali narasi yang selama ini dipertahankan. 

Menolak kritik tidak akan menghapus masalah; ia hanya menunda penyelesaiannya. 

Cermin Krisis Demokrasi Indonesia 

Dalam suasana seperti ini, akal sehat perlahan tergeser oleh loyalitas buta.

Ironisnya, bangsa yang mengaku menjunjung demokrasi ini masih belum sepenuhnya berdamai dengan catatan kelam masa lalunya. Figur politik yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM dikenang tanpa kritik memadai, sementara para korban perlahan terpinggirkan dari ingatan kolektif.

Di sisi lain, konflik berkepanjangan di Papua sejak masa integrasinya pada 1963 tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan regional, melainkan sebagai ujian terhadap konsistensi demokrasi Indonesia.

Penutup 

Jika delapan puluh tahun kemerdekaan masih diwarnai ketakutan terhadap perbedaan pendapat, maka krisis yang sesungguhnya bukan berada di Papua, melainkan pada akal sehat Indonesia sendiri.

Sebelum bertanya ke mana Papua akan dibawa, bangsa ini perlu terlebih dahulu bertanya: 

Ke mana sebenarnya Indonesia sedang melangkah?