Apa Hukuman yang Adil bagi Pelaku Genosida?

Apa Hukuman yang Adil bagi Pelaku Genosida?

Genosida adalah kejahatan paling keji dalam sejarah manusia. Tulisan ini membahas secara etis pertanyaan mendasar: hukuman apa yang benar-benar adil bagi pelaku genosida?

Pendahuluan

Genosida merupakan bentuk kejahatan paling ekstrem dalam sejarah umat manusia karena tidak hanya menargetkan individu, tetapi berupaya memusnahkan suatu kelompok manusia secara sistematis berdasarkan identitas ras, etnis, agama, atau kebudayaan. 

Dalam genosida, nyawa manusia dilenyapkan bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena siapa dirinya. Oleh sebab itu, genosida tidak dapat dipahami sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai serangan langsung terhadap martabat manusia dan fondasi moral peradaban. Dari titik inilah muncul pertanyaan mendasar yang terus menghantui diskursus etika, hukum, dan politik global: apa hukuman yang adil bagi pelaku genosida?

Genosida sebagai Kejahatan Absolut

Dalam hukum internasional, genosida dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling berat. Konvensi PBB tahun 1948 menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan yang melukai seluruh umat manusia, bukan hanya korban langsung atau komunitas yang dimusnahkan.

Konsekuensinya, hukuman bagi pelaku genosida tidak dapat dibatasi oleh kepentingan politik nasional, hukum domestik, atau kalkulasi kekuasaan. Ia menuntut tanggung jawab universal. Namun, di sinilah paradoks muncul: bagaimana menghukum kejahatan yang skalanya begitu besar sehingga tidak ada hukuman yang benar-benar setimpal dengannya?

Menghukum Tanpa Menanggalkan Martabat

Sebagian pandangan menekankan keadilan retributif, yakni keyakinan bahwa kejahatan sebesar genosida hanya dapat ditebus dengan hukuman yang paling berat. Dalam kerangka ini, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati dipandang sebagai ekspresi keadilan bagi jutaan korban yang kehilangan nyawa, identitas, dan masa depan. 

Hukuman berat juga dianggap sebagai pesan kuat bahwa genosida adalah kejahatan yang tidak akan pernah ditoleransi oleh umat manusia. Namun pendekatan ini segera menghadapi batas etisnya sendiri. Tidak ada hukuman yang mampu membalas pemusnahan suatu bangsa. 

Hukuman mati, meskipun tampak setimpal secara emosional, berisiko mereproduksi logika kekerasan yang sama: bahwa nyawa manusia dapat dihilangkan atas nama suatu tujuan yang dianggap sah.

Keadilan Restoratif: Apakah Mungkin bagi Genosida?

Di sinilah muncul pendekatan humanistik yang menolak hukuman mati, bahkan bagi pelaku genosida. Pendekatan ini berpijak pada keyakinan bahwa negara dan komunitas internasional tidak boleh menurunkan dirinya ke tingkat moral pelaku. 

Keadilan tidak boleh menjadi pembalasan yang dilembagakan. Penjara seumur hidup dipandang sebagai hukuman paling berat yang masih konsisten dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hukuman ini, pelaku dipaksa hidup dengan kesadaran penuh atas kejahatannya, tanpa kesempatan melarikan diri dari tanggung jawab moral dan historis.

Hukuman ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan penegasan bahwa kemanusiaan ditegakkan justru dengan tidak menghancurkannya, bahkan terhadap pelanggarnya.

Pengadilan Internasional dan Masalah Impunitas

Betapapun dirumuskan, keadilan bagi genosida selalu berada dalam ketegangan antara hukum dan ingatan. Bagi korban, keadilan tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga menuntut pengakuan penderitaan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan martabat yang dirampas secara sistematis.

Beberapa konteks menampilkan mekanisme keadilan restoratif, seperti pengakuan publik dan rekonsiliasi, untuk merawat ingatan kolektif dan mencegah siklus kebencian. Namun mekanisme ini tidak menggantikan kewajiban penegakan hukum pidana; ia hanya berfungsi sebagai pelengkap moral dan sosial.

Pengadilan internasional muncul untuk menghadapi ancaman terbesar dalam genosida: impunitas kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa pelaku kerap berasal dari lingkaran elite politik dan militer, dan tanpa mekanisme lintas negara, keadilan akan selalu tunduk pada kekuatan. 

Sayangnya, meskipun beberapa pelaku berhasil diadili, banyak yang lain terlindungi oleh kepentingan geopolitik. Contoh paling menohok adalah Suharto, yang secara meyakinkan diduga terlibat dalam pembantaian massal dan pelanggaran HAM, namun kebal hukum berkat kontrol politik domestik dan dukungan negara adikuasa. Kasus ini menegaskan betapa sulitnya menegakkan keadilan bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keadilan untuk Korban Pernah Cukup

Keadilan bagi genosida tak pernah sempurna; tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan korban atau menyembuhkan trauma. Namun ketidaksempurnaan itu tak boleh menutupi tanggung jawab pelaku. 

Hukuman yang adil menegaskan pertanggungjawaban moral dan hukum, menolak pembenaran ideologis, dan berpihak pada martabat korban. Keadilan sejati diukur dari komitmen manusia untuk mencegah kejahatan serupa, karena cara kita menghukum pelaku mencerminkan nilai peradaban.